Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengingatkan kembali pemerintah agar segera membereskan persoalan minyak goreng yang masih terjadi di masyarakat. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa. "Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan," kata Puan dalam siaran persnya, Rabu, 16 Maret 2022.
Menurut Puan Maharani kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi merupakan buntut dari permasalahan tingginya harga. Namun, setelah pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka.
Kini, kata Puan, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Ia meminta ada penanganan khusus terhadap masalah ini. "Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat," kata Puan.
Puan melihat ada beberapa penyebab lain kelangkaan minyak goreng, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri. "Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta pemerintah tegas," ucap Puan.
Menurut Puan DPR berencana memanggil Menteri Perdagangan guna membahas sengkarut minyak goreng tersebut. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan DPR. "Apalagi pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan pemerintah," tutur dia.
Puan berujar masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa. "Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan," ucapnya.
Baca Juga: Puan: Krisis Minyak Goreng Berkepanjangan Rawan Timbulkan Gangguan Ketertiban
