Kemnaker Komitmen Turunkan Tingkat Pengangguran Nasional 2022

Kemnaker Berkomitmen Percepat Turunkan Tingkat Pengangguran Nasional 2022

INFO NASIONAL-Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran nasional yang ditargetkan 5,5-6,3 persen di tahun 2022. Target yang dicanangkan pembangunan nasional 2022 tersebut, dapat dicapai bila terjadi perbaikan dari sisi supply maupun demand pasar tenaga kerja Indonesia.

Menurut Menaker Ida Fauziyah, dari sisi supply, pihaknya harus mempersiapkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, melalui masifikasi pelatihan kerja, pemagangan, maupun peningkatan produktivitas. Sedangkan dari sisi demand, perlu meningkatkan kondusitas iklim hubungan industrial, yang dapat ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya menerapkan upah yang adil bagi pekerja dan pengusaha; jaminan sosial yang tepat fungsi, penguatan dialog sosial bipartit, dan penegakkan pengawasan ketenagakerjaan.

"Untuk mempercepat penurunan tingkat pengangguran, kita juga harus terus mendorong program-program perluasan kesempatan kerja (seperti wirusaha mandiri), program penempatan tenaga kerja dan program layanan informasi pasar kerja, " ujar Ida Fauziyah saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi tahun 2022 di Jakarta, Selasa 15 Maret 2022. 

Ida Fauziyah menjelaskan untuk mengakselerasi dan mengintegrasikan seluruh upaya penurunan tingkat pengangguran dan implementasi 9 Lompatan Kemnaker, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemerintah Pusat.  "Kami percaya pelaksanaan program ketengakerjaan untuk pemulihan ekonomi nasional, sangat memerlukan dukungan, sinergi, kolaborasi dan peran aktif Bapak/Ibu di daerah, " katanya.

Selain penurunan tingkat pengangguran, Ida Fauziyah mengatakan target pembangunan nasional 2022 lainnya adalah pertumbuhan ekonomi naik antara 5,2- 5,8 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8,5- 9 persen, dan ketimpangan ekonomi ditargetkan turun menjadi 0,376-0,378 persen.

Ida Fauziyah menambahkan sebagai wujud nyata pengejawantahan Rakor bertema “Together Stronger, Recover Faster” atau  “Bersama Lebih Kuat, Pulih Lebih Cepat”, Kemnaker telah menganggarkan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 128,9 Miliar di 2022. Anggaran ini diperuntukkan bagi  program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi, produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Program berikutnya yakni pembinaan ketenagakerjaan untuk membangun forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri, peningkatan kapasitas SDM penempatan tenaga kerja, melakukan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yang mandiri, tidak memihak, profesional dan konsisten di seluruh Indonesia."Dana Dekosentrasi ini bukan uangnya Kemnaker, bukan uangnya Menteri Keuangan, tapi ini uang rakyat. Sekecil apapun mesti dipertanggungjawabkan, " ujarnya.(*)






Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

2 hari lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

6 hari lalu

Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

BRI sebagai salah satu BUMN mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

7 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

11 hari lalu

UMP DKI 2023, Heru Budi Hartono: Sedang Dihitung

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kenaikan UMP DKI 2023 masih dalam proses penghitungan


Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

12 hari lalu

Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.


Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

12 hari lalu

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 Persen

Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

21 hari lalu

Pekan Depan, Pemprov Banten Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2023

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan.


Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

22 hari lalu

Era Resesi, DPR Minta Kemnaker Pastikan Keberlangsungan Perusahaan dan Perlindungan Pekerja

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kemnaker mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022


Menaker Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh Positif Jauh Dari Resesi

23 hari lalu

Menaker Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh Positif Jauh Dari Resesi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperkirakan kondisi perekonomian Indonesia tumbuh positif.


Tren PHK Naik, Kemnaker Minta Pengusaha Melakukan Cara Berikut

24 hari lalu

Tren PHK Naik, Kemnaker Minta Pengusaha Melakukan Cara Berikut

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui belakangan ini terjadi peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).