TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan dan penetapan anggaran Pemilu 2024.
Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, khawatir anggaran ini bisa menjadi celah besar menunda pemilu jika tidak segera ditetapkan. "Sampai saat ini DPR dan Pemerintah belum ada kata kesepakatan terkait besaran dan rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024. Kami mendesak agar pembahasannya dipercepat," ujar Hadi lewat keterangannya, Jumat, 11 Maret 2022.
KPU mengusulkan anggaran Rp 86 triliun yang kemudian direvisi menjadi Rp 76,6 triliun. Besaran anggaran ini memang naik cukup drastis dibanding anggaran pemilu 2019 yang menghabiskan anggaran Rp25,59 triliun.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro mengatakan lembaga legislatif sebetulnya sudah siap membahas anggaran Pemilu 2024. Namun, mereka masih menunggu pelantikan anggota Komisioner Komisi Pemiluhan Umum (KPU) periode 2022-2027.
"Nah, sekarang KPU belum dilantik oleh presiden, jadi ya, belum ada pembahasan sama sekali," kata dia saat dihubungi, Kamis, 10 Maret 2022.
Komisi II DPR RI berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melantik Komisioner KPU yang baru agar pembahasan anggaran berikut dengan penetapan tahap-tahap pemilu bisa dilakukan bersama Komisioner KPU yang baru.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mendorong pemerintah segera memastikan ketersediaan anggaran Pemilu 2024 sebagai bukti konkret komitmen menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.
“Bentuk konkret-nya, kalau memang Presiden Joko Widodo dan pemerintah menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal, segera bahas (ketersediaan anggaran) dan cairkan anggarannya,” ujar Khoirunnisa.