Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Survei Y-Publica, Mayoritas Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat tiba di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. Pertemuan Airlangga Hartarto dengan Surya Paloh tersebut merupakan bentuk silatuhrahmi dan membahas isu-isu terkini seperti penundaan Pemilu 2024 dan kelangkaan minyak goreng. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat tiba di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. Pertemuan Airlangga Hartarto dengan Surya Paloh tersebut merupakan bentuk silatuhrahmi dan membahas isu-isu terkini seperti penundaan Pemilu 2024 dan kelangkaan minyak goreng. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penolakan masyarakat terkait wacana penundaan pemilu terus bergaung. Hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga Y-Publica menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai jadwal.

"Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan Pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis kemarin.

Y-Publica menyatakan melakukan survei pada 24 Februari-4 Maret 2022. Mereka mewawancarai langsung 1.200 responden yang terpilih secara acak berjenjang atau multistage random sampling. Mereka menyatakan surcei itu memiliki tingkat margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Rudi mengatakan hasil survei mereka menunjukkan sebanyak 81,5 persen menginginkan pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, pada 14 Februari 2024. Hanya 12,9 persen dari seluruh responden yang tak keberatan jika pemilu ditunda sementara sisanya sebanyak 5,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Hasil survei Y-Publica yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap penundaan pemilu.

Rudi menyatakan desakan penundaan pemilu tersebut berkelindan dengan gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Presiden Jokowi telah menolak gagasan jabatan tiga periode itu.

"Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan amanat reformasi. Setelah diamandemen, konstitusi mengatur dengan jelas agar proses transisi kekuasaan berjalan secara demokratis," jelas Rudi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Survei Y-Publica ini memperkuat hasil sigi lembaga-lembaga lain sebelumnya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pekan lalu juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakat tetap menginginkan agar masa jabatan Presiden Jokowi berakhir 2024 dan menolak penundaan pemilu dengan alasan apa pun.

Sebelumnya, isu penundaan pemilu awalnya digulirkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahaladia. Dia mmenyatakan kalangan pengusaha berharap Pemilu Serentak 2024 ditunda demi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Belakangan isu itu kembali digaungkan oleh tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Presiden Jokowi: Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN). Ketiganya pun beralasan sama seperti Bahlil.

Akan tetapi ide itu mendapatkan tentangan dari banyak pihak mulai dari akademisi, masyarakat sipil, tokoh politik hingga partai politik koalisi pemerintahan di DPR.

Presiden Jokowi dinilai tak secara tegas menolak ide penundaan pemilu. Pernyataannya akan tunduk terhadap konsititusi dianggap memiliki banyak makna oleh para pengamat. Mereka menilai Jokowi perlu membuktikan komitmen terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 dengan segera menetapkan tahapan pemilu, melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan segera membahas anggaran pesta demokrasi tersebut.

Baca: PKB Ngotot Wacana Penundaan Pemilu Masuk Akal daripada Tidak Ditunda

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei: 72 Persen Responden Minta Benjamin Netanyahu Mengundurkan Diri

2 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-pemerintah melancarkan demonstrasi berkepanjangan yang menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengundurkan diri. REUTERS
Survei: 72 Persen Responden Minta Benjamin Netanyahu Mengundurkan Diri

Hasil survei mengungkap hampir tiga perempat warga Israel menginginkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengundurkan diri


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

17 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Cerita Pengusaha Tol Jusuf Hamka Beser Semalaman, Tidak Bisa Tidur Usai Ditunjuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta

17 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Cerita Pengusaha Tol Jusuf Hamka Beser Semalaman, Tidak Bisa Tidur Usai Ditunjuk Dampingi Kaesang di Pilgub Jakarta

Jusuf Hamka bercerita dirinya masih tak menyangka akan disebut oleh Airlangga Hartanto untuk menjadi wakil gubernur


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

22 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Jusuf Hamka Soroti Soal Kemiskinan dan Kesulitan Pendidikan di Jakarta

22 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka memberikan keterangan usai bertemu Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Soroti Soal Kemiskinan dan Kesulitan Pendidikan di Jakarta

Jusuf Hamka menyebut gagasan soal membangun Jakarta dan mengenal kemiskinan telah dia sampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.