Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Antisipasi Kampanye 90 Hari, KPU Pakai Katalog Sektoral di Pemilu 2024

image-gnews
Ketua KPU Ilham Saputra (kiri) berdiskusi dengan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas (kanan) soal pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu 2024, di Kantor LKPP di Jakarta, Selasa 8 Maret 2022. Foto: Humas LKPP
Ketua KPU Ilham Saputra (kiri) berdiskusi dengan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas (kanan) soal pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu 2024, di Kantor LKPP di Jakarta, Selasa 8 Maret 2022. Foto: Humas LKPP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerapkan katalog sektoral untuk kebutuhan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Penerapan ini adalah salah satu antisipasi KPU jika nanti masa kampanye untuk Pemilu 2024 dipangkas menjadi 90 hari saja.

“Masa pengadaan yang singkat apabila diputuskan masa kampanye menjadi 90 hari tentu menjadi catatan kami," Ketua KPU Ilham Saputra dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Maret 2022.

KPU pun perlu regulasi-regulasi yang tepat untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalisir resiko masa pengadaan yang singkat adalah katalog sektoral.

Katalog ini digunakan untuk pengadaan logistik pemilu seperti kotak suara, tinta, bilik suara, segel, sampul, kabel ties pengaman kotak suara dan buku panduan bagi petugas pemilu. Katalog sektoral secara elektronik pun dianggap menguntungkan karena dapat meminimalisir risiko korupsi dan menghemat anggaran negara.

Selain itu, sistem ini juga dinilai bisa menghindari gagal tender dan membantu tenaga KPU di daerah yang masih banyak yang belum bersertifikat pengadaan. Hanya saja, KPU belum memiliki pengalaman untuk mengelola katalog elektronik sesuai kebijakan yang baru.

Ilham juga menyebut perlu dukungan probity advice untuk mendampingi seluruh proses pengadaan logistik karena waktunya di Pemilu 2024 ini jauh lebih pendek. "Agar berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku," kata dia.

Untuk itulah Ilham hari ini bertemu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. Ilham menyebut KPU butuh saran dan pendampingan dari LKPP untuk pengadaan logistik Pemilu 2024.

KPU sebenarnya sudah mengusulkan kepada Komisi II DPR RI tentang masa kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari. Akan tetapi, sejumlah fraksi di DPR meminta masa kampanye dipangkas menjadi 50 sampai 90 hari saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"KPU tetap mengusulkan 120 hari dengan beberapa pertimbangan. Pertama terkait dengan perselisihan atau gugatan terhadap pencalonan yang dilakukan oleh internal parpol, penyiapan logistik, dan sebagainya," ujar Ilham dalam peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Februari 2022.

Azwar Anas mengatakan penerapan katalog sektoral untuk Pemilu 2024 sejalan dengan target quick wins LKPP untuk mempercepat pemanfaatan katalog elektronik, baik nasional, sektoral dan lokal. Saat ini LKPP sedang melakukan terobosan baru dengan membuat Toko Daring untuk memperluas peluang bagi UMKM memasarkan produknya.

LKPP menargetkan 40 persen anggaran APBN atau APBD diperuntukan untuk UMKM. LPKK pun terus mendorong seluruh instansi untuk melakukan belanja. "Selain itu kita juga dorong UMKM untuk masuk ke dalam sistem kita. Kita buka ruang seluas-luasnya,“ kata Anas.

Anas juga menjelaskan bahwa LKPP membuka klinik konsultasi pengadaan logistik pemilu setiap Rabu dan Kamis untuk menampung pertanyaan dari pihak terkait. Klinik konsultasi tersebut dilakukan melalui zoom meeting dengan menghadirkan narasumber terkait permasalahan yang dihadapi.

Pihak LKPP mencatat bahwa mereka telah mendampingi pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada sejak 2009. Sebagai salah satu mitra KPU, LKPP ikut mendampingi pengadaan logistik Pemilu 2019 melalui e-Katalog Nasional yang dikembangkan oleh LKPP.

Lalu berdasarkan data KPU, penghematan anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari 50 persen pada proses pengadaan tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sekitar Rp 470 miliar. Sedangkan proses pengadaan tahun anggaran 2019 hemat lebih kurang 31 persen atau senilai lebih dari Rp 355 miliar.

Baca: Pakar Nilai Menunda Pemilu 2024 Bisa Hilangkan Kualitas Demokrasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

51 menit lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

4 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

6 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

7 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi ramai dibincangkan melakukan praktik nepotisme. Gibran, putra sulungnya, yang maju cawapres pun disebut Nepo Baby


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

7 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

9 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres 2024 soal Pencalonan Gibran dan Intervensi Kekuasaan

10 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres 2024 soal Pencalonan Gibran dan Intervensi Kekuasaan

KPU mendapat kesempatan menjawab di sidang sengketa Pilpres MK Kamis kemarin. Begini jawaban KPU terkait pencalonan gibran dan intervensi kekuasaan.


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

12 jam lalu

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

13 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.