TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerapkan katalog sektoral untuk kebutuhan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Penerapan ini adalah salah satu antisipasi KPU jika nanti masa kampanye untuk Pemilu 2024 dipangkas menjadi 90 hari saja.
“Masa pengadaan yang singkat apabila diputuskan masa kampanye menjadi 90 hari tentu menjadi catatan kami," Ketua KPU Ilham Saputra dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Maret 2022.
KPU pun perlu regulasi-regulasi yang tepat untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Salah satu upaya untuk meminimalisir resiko masa pengadaan yang singkat adalah katalog sektoral.
Katalog ini digunakan untuk pengadaan logistik pemilu seperti kotak suara, tinta, bilik suara, segel, sampul, kabel ties pengaman kotak suara dan buku panduan bagi petugas pemilu. Katalog sektoral secara elektronik pun dianggap menguntungkan karena dapat meminimalisir risiko korupsi dan menghemat anggaran negara.
Selain itu, sistem ini juga dinilai bisa menghindari gagal tender dan membantu tenaga KPU di daerah yang masih banyak yang belum bersertifikat pengadaan. Hanya saja, KPU belum memiliki pengalaman untuk mengelola katalog elektronik sesuai kebijakan yang baru.
Ilham juga menyebut perlu dukungan probity advice untuk mendampingi seluruh proses pengadaan logistik karena waktunya di Pemilu 2024 ini jauh lebih pendek. "Agar berjalan sesuai target dan aturan yang berlaku," kata dia.
Untuk itulah Ilham hari ini bertemu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas. Ilham menyebut KPU butuh saran dan pendampingan dari LKPP untuk pengadaan logistik Pemilu 2024.
KPU sebenarnya sudah mengusulkan kepada Komisi II DPR RI tentang masa kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari. Akan tetapi, sejumlah fraksi di DPR meminta masa kampanye dipangkas menjadi 50 sampai 90 hari saja.
"KPU tetap mengusulkan 120 hari dengan beberapa pertimbangan. Pertama terkait dengan perselisihan atau gugatan terhadap pencalonan yang dilakukan oleh internal parpol, penyiapan logistik, dan sebagainya," ujar Ilham dalam peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 Februari 2022.
Azwar Anas mengatakan penerapan katalog sektoral untuk Pemilu 2024 sejalan dengan target quick wins LKPP untuk mempercepat pemanfaatan katalog elektronik, baik nasional, sektoral dan lokal. Saat ini LKPP sedang melakukan terobosan baru dengan membuat Toko Daring untuk memperluas peluang bagi UMKM memasarkan produknya.
LKPP menargetkan 40 persen anggaran APBN atau APBD diperuntukan untuk UMKM. LPKK pun terus mendorong seluruh instansi untuk melakukan belanja. "Selain itu kita juga dorong UMKM untuk masuk ke dalam sistem kita. Kita buka ruang seluas-luasnya,“ kata Anas.
Anas juga menjelaskan bahwa LKPP membuka klinik konsultasi pengadaan logistik pemilu setiap Rabu dan Kamis untuk menampung pertanyaan dari pihak terkait. Klinik konsultasi tersebut dilakukan melalui zoom meeting dengan menghadirkan narasumber terkait permasalahan yang dihadapi.
Pihak LKPP mencatat bahwa mereka telah mendampingi pengadaan logistik Pemilu dan Pilkada sejak 2009. Sebagai salah satu mitra KPU, LKPP ikut mendampingi pengadaan logistik Pemilu 2019 melalui e-Katalog Nasional yang dikembangkan oleh LKPP.
Lalu berdasarkan data KPU, penghematan anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari 50 persen pada proses pengadaan tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sekitar Rp 470 miliar. Sedangkan proses pengadaan tahun anggaran 2019 hemat lebih kurang 31 persen atau senilai lebih dari Rp 355 miliar.
Baca: Pakar Nilai Menunda Pemilu 2024 Bisa Hilangkan Kualitas Demokrasi