Kemendagri Keluarkan Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN Hari Ini

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah akan keluar hari ini, Selasa, 8 Maret 2022.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan Kemendagri telah menerima pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengajuan TPP gelombang pertama dari daerah pada Senin, 7 Maret 2022.

“Hari ini kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat berdasarkan validasi Biro Organisasi dan Tata Laksana, pertimbangan Menteri Keuangan, dan hasil rapat,” ujar Fatoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Maret 2022.

Beberapa hari terakhir, akun Instagram Kementerian Dalam Negeri diserbu komentar yang mempertanyakan belum cairnya uang TPP ASN tahun 2022. Namun belum ada penjelasan ihwal penyebab belum cairnya TPP tersebut.

Fatoni menjelaskan alur proses pengajuan persetujuan TPP dari daerah kepada Kemendagri yang cukup panjang. Pengajuan itu disampaikan daerah kepada Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selanjutnya, Kemendagri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) memvalidasi pengajuan tersebut, baik dari penjabaran TPP maupun dokumen lainnya.

Kemudian Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda mengajukan pertimbangan persetujuan TPP kepada Kemenkeu melalui Dirjen Perimbangan Keuangan. Lalu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda mengeluarkan surat persetujuan TPP ASN Pemda Tahun Anggaran (TA) 2022, yang mengacu pada hasil validasi Biro Ortala Kemendagri, pertimbangan Kemenkeu, dan hasil rapat pembahasan.

Baca juga: BKN Catat Penurunan Jumlah PNS 41 Persen Per Desember 2021






Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

8 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

1 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

2 hari lalu

RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuka lowongan kerja bagi lulusan sarjana (S1) untuk semua jurusan.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

4 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran