TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Presiden Jokowi tak berada di belakang isu penundaan pemilu 2024. Sekretaris DPR RI Achmad Baidowi menilai hal itu dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Baidowi menyatakan bahwa pernyataan Mahfud MD menegaskan bahwa Jokowi tidak menginginkan adanya penundaan Pemilu. Dia menyatakan bahwa isu itu hanya digulirkan oleh segelintir pimpinan partai politik anggota koalisi.
"Penjelasan Menkopolhukam itu semakin memperjelas bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah aspirasi yang disampaikan pimpinan partai politik," kata Baidowi kepada Antara di Jakarta, Senin, 7 Maret 2022.
Mahfud MD dalam penjelasannya menyatakan Presiden Jokowi tak pernah membahas soal perpanjangan masa jabatan atau pun penundaan pemilu. Dia bahkan mengaku sudah mendapatkan mandat mengawal Pemilu 2024 agar dapat digelar sesuai jadwal.
"Presiden meminta kepada saya selaku Menkopolhukam dan Bapak Mendagri, dan juga kepada Kepala BIN, untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar," kata Mahfud.
Baidowi menilai pernyataan Menteri Mahfud MD menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret dalam isu penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, isu yang menyebutkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 berasal dari Presiden Jokowi, terbukti tidak benar.
"Kalau ada yang berpikir penundaan Pemilu adalah kemauan Presiden Jokowi, kan tidak benar. Itu terbukti dari pernyataan Menkopolhukam, itu sudah jelas," ujarnya.
Dia juga menilai aspirasi yang disampaikan para ketua umum partai politik terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagai hal yang wajar. Menurut dia, dalam ruang demokrasi, semua pihak berhak berpendapat atau pun berbeda pendapat.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo punya sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum tetap digelar pada 2024.
Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers.
Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan (Presiden),” tegas Mahfud.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.
Mahfud MD menambahkan Jokowi juga meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.
