TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyerahkan nasib wacana penundaan Pemilu 2024 kepada ketua partai politik kontestan pemilihan umum. Sebagai pengusul, dia menyatakan menunggu respon dari masing-masing ketua parpol.
"Itu bagaimana (kelanjutan-nya) ya bergantung ketua parpol," kata Muhaimin saat rangkaian safari kunjungannya ke ponpes Al-Hikmah di Tulungagung, Senin, 7 Maret 2022. "Saya menunggu respon para ketua umum parpol."
Wakil Ketua DPR RI tersebut kembali menyatakan aspirasi penundaan pemilu muncul dari kalangan pengusaha atau pelaku ekonomi di Indonesia. Menurut dia, para pengusaha mengusulkan hal itu karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 telah membuat sektor perekonomian terpuruk.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengakui dalam beberapa bulan terakhir terjadi pemulihan ekonomi yang cukup baik. Karena itu, dia berharap agar laju pertumbuhan ekonomi yang positif ini tak terganggu oleh pesta demokrasi yang akan digelar dua tahun lagi.
"2022 ini ada lonjakan ekonomi yang signifikan. Terus recovery-nya naik dan kita harapkan dua tahun lagi normal, stabil. Nah masalahnya pas dua tahun lagi itu bersamaan dengan jadwal pemilu yang itu rawan terjadi sentimen negatif lagi," ucapnya.
"Karena kalau pemilu itu ada tiga kondisi kan. Pengusaha mengerem untuk investasi, ancaman konflik, serta 'wait and see' siapa yang akan menjadi presiden. Itu usulan mereka. Saya menampung dan meneruskan aspirasi tersebut," tuturnya.
Muhaimin Iskandar merupakan pencetus pertama penundaan Pemilu 2024 di kalangan politikus. Idenya kemudian mendapatkan sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Akan tetapi ide mereka mendapatkan tentangan dari partai lainnya. PDI Perjuangan sebagai pimpinan partai koalisi pemerintahan hingga oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menyatakan tak setuju dengan ide tersebut.
Para akademisi, pengamat hingga masyarakat luas pun menentang ide tersebut. Dalam survei yang dilakukan sejumlah lembaga menyebutkan mayoritas penduduk Indonesia menolak wacana penundaan pemilu 2024. Terakhir, Presiden Jokowi menyatakan akan tetap taat pada konstitusi meskipun tak secara gamblang menyatakan menolak wacana tersebut.
Baca: Jokowi Dikabarkan Bertemu Zulkifli Hasan, Ada Pembicaraan Reshuffle Kabinet
