TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap penundaan Pemilu 2024 dikritik pengamat politik. Pernyataan Jokowi akan tunduk konstitusi, tapi tak bisa melarang wacana itu muncul di publik dianggap komentar yang bersayap, menurut pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Minggu, 6 Maret 2022.
Hendri mengatakan, konstitusi dibuat oleh legislatif. Sedangkan, legislatif saat ini sekitar 70 persen dikuasai partai koalisi Istana. "Kalau kemudian dikatakan taat konstitusi, nanti kalau konstitusi berubah dia (Jokowi) ikut saja. Ini kan jadi pinjam tangan legislatif," katanya.
Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini sempat berkata Istana tak memprioritaskan pembahasan penundaan Pemilu 2024. Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. “Kami harap jangan diseret-seret Presiden (Jokowi) dalam wacana penundaan pemilu 2024,” kata Faldo, Jumat, 4 Maret 2022.
Mengapa Jokowi didesak menolak penundaan Pemilu 2024?
- Penundaan pemilu melecehkan konstitusi
Jokowi didesak segera menyatakan sikap menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Usulan itu dinilai melecehkan konstitusi. “Meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak wacana penundaan pemilu,” kata perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha, Rabu, 2 Maret 2022.
Tak hanya ICW, AMAN, Kode Inisiatif, IPC, KISP, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, Perludem, KOPEL Indonesia, Puskapol LPPSP FISIP UI, Netgrit, PUSaKO FH Universitas Andalas, JPPR, KIPP Indonesia, SPD setujuan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
- Survei LSI, masyarakat mau jabatan Jokowi berakhir 2024
Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 apa pun alasannya. “Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi,” kata Direktur LSI, Djayadi Hanan.
Djayadi memerinci, sekitar 68 persen hingga 71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
- Pendukung partai tak setuju usulan penundaan Pemilu 2024
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa tak setuju usul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penundaan Pemilu 2024. Ketua Umum PKB itu mengusulkan penundaan pemilu pada akhir Februari lalu.
"Hampir 70 persen pemilih PKB juga tidak setuju dengan klaim Cak Imin," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dalam seminar daring MIPI, Sabtu, 5 Maret 2022.
Tingkat keinginan agar Pemilu 2024 digelar juga lebih tinggi pada warga Muhammadiyah. Menurut survei, sebanyak 80,7 persen ingin pemilu tetap dilaksanakan.
Burhanudin mengatakan penolakan terhadap usulan penundaan pemilu juga datang dari simpatisan PAN dan Partai Golkar. Untuk Golkar sebanyak 57 persen minta Pemilu 2024 tetap digelar. Adapun PAN hanya 13 persen yang setuju Pemilu 2024 ditunda. "Jadi isu penundaan pemilu ini tidak populer, bahkan di kalangan partai pendukungnya," kata Burhanudin.
- Jokowi harus angkat bicara
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Jokowi perlu berbicara dan menanggapi isu penundaan Pemilu 2024. “Saya kira presiden perlu mengklarifikasi, karena banyak yang menuding Istana terlibat. Bahkan ada berita media yang menuding ‘ada tangan pemerintah’ dalam isu penundaan pemilu. Tentu ini segera perlu di-clear-kan,” kata Adi, Jumat, 4 Maret 2022.
- Usulan penundaan Pemilu 2024 dianggap gosip politik
Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 semata hanya gosip politik. Soal tuduhan yang menyebut usul penundaan Pemilu 2024 berasal dari kalangan Istana, Faldo menganggap hal itu sebagai tuduhan imajinatif.
“Tapi, ya, kami tampung saja. Kan ini banyak ide, banyak pikiran. Justru di sini kami makin paham bagaimana mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada,” katanya, Jumat, 4 Maret 2022.
HENDRIK KHOIRUL MUHID
Baca: 5 Pandangan Mengenai Penundaan Pemilu 2024 Mengarah Rezim Otoriter
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
