Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Alasan yang Mendesak Jokowi harus Menolak Usulan Penundaan Pemilu 2024

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Mahasiswa saat menggelar aksi long march menuju Istana Negara, di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022. Mahasiswa juga menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan menuntut penghapusan Presidential Threshold menjadi 0 persen. TEMPO/Subekti
Mahasiswa saat menggelar aksi long march menuju Istana Negara, di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022. Mahasiswa juga menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan menuntut penghapusan Presidential Threshold menjadi 0 persen. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap penundaan Pemilu 2024 dikritik pengamat politik. Pernyataan Jokowi akan tunduk konstitusi, tapi tak bisa melarang wacana itu muncul di publik dianggap komentar yang bersayap, menurut pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Minggu, 6 Maret 2022.

Hendri mengatakan, konstitusi dibuat oleh legislatif. Sedangkan, legislatif saat ini sekitar 70 persen dikuasai partai koalisi Istana. "Kalau kemudian dikatakan taat konstitusi, nanti kalau konstitusi berubah dia (Jokowi) ikut saja. Ini kan jadi pinjam tangan legislatif," katanya.

Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini sempat berkata Istana tak memprioritaskan pembahasan penundaan Pemilu 2024. Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. “Kami harap jangan diseret-seret Presiden (Jokowi) dalam wacana penundaan pemilu 2024,” kata Faldo, Jumat, 4 Maret 2022.

Mengapa Jokowi didesak menolak penundaan Pemilu 2024? 

  1. Penundaan pemilu melecehkan konstitusi

Jokowi didesak segera menyatakan sikap menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Usulan itu dinilai melecehkan konstitusi. “Meminta Presiden Joko Widodo untuk secara tegas menolak wacana penundaan pemilu,” kata perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha, Rabu, 2 Maret 2022.

Tak hanya ICW, AMAN, Kode Inisiatif, IPC, KISP, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, Perludem, KOPEL Indonesia, Puskapol LPPSP FISIP UI, Netgrit, PUSaKO FH Universitas Andalas, JPPR, KIPP Indonesia, SPD setujuan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

  1. Survei LSI, masyarakat mau jabatan Jokowi berakhir 2024

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 apa pun alasannya. “Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi,” kata Direktur LSI, Djayadi Hanan.

Djayadi memerinci, sekitar 68 persen hingga 71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.

  1. Pendukung partai tak setuju usulan penundaan Pemilu 2024

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa tak setuju usul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penundaan Pemilu 2024. Ketua Umum PKB itu mengusulkan penundaan pemilu pada akhir Februari lalu.

"Hampir 70 persen pemilih PKB juga tidak setuju dengan klaim Cak Imin," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dalam seminar daring MIPI, Sabtu, 5 Maret 2022. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tingkat keinginan agar Pemilu 2024 digelar juga lebih tinggi pada warga Muhammadiyah. Menurut survei, sebanyak 80,7 persen ingin pemilu tetap dilaksanakan. 

Burhanudin mengatakan penolakan terhadap usulan penundaan pemilu juga datang dari simpatisan PAN dan Partai Golkar. Untuk Golkar sebanyak 57 persen minta Pemilu 2024 tetap digelar. Adapun PAN hanya 13 persen yang setuju Pemilu 2024 ditunda.  "Jadi isu penundaan pemilu ini tidak populer, bahkan di kalangan partai pendukungnya," kata Burhanudin.

  1. Jokowi harus angkat bicara

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Jokowi perlu berbicara dan menanggapi isu penundaan Pemilu 2024. “Saya kira presiden perlu mengklarifikasi, karena banyak yang menuding Istana terlibat. Bahkan ada berita media yang menuding ‘ada tangan pemerintah’ dalam isu penundaan pemilu. Tentu ini segera perlu di-clear-kan,” kata Adi, Jumat, 4 Maret 2022.

  1. Usulan penundaan Pemilu 2024 dianggap gosip politik

Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 semata hanya gosip politik. Soal tuduhan yang menyebut usul penundaan Pemilu 2024 berasal dari kalangan Istana, Faldo menganggap hal itu sebagai tuduhan imajinatif.

“Tapi, ya, kami tampung saja. Kan ini banyak ide, banyak pikiran. Justru di sini kami makin paham bagaimana mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada,” katanya, Jumat, 4 Maret 2022. 

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: 5 Pandangan Mengenai Penundaan Pemilu 2024 Mengarah Rezim Otoriter

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

17 menit lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

31 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

1 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

2 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

2 jam lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

3 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

3 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

4 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

4 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

4 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.