Isu Pemilu 2024 Ditunda Jadi Bola Liar, Pakar Politik Sebut Jokowi Harus Bicara

Presiden Joko Widodo saat memimpin jalannya Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret 2022. Source: Agus Suparto/Fotografer Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu berbicara dan menanggapi soal usulan Pemilu 2024 ditunda. Sampai saat ini, Jokowi masih belum memberikan pertanyaan apapun, sementara banyak partai hingga kelompok masyarakat menyatakan menolak usulan tersebut. 

"Saya kira presiden perlu mengklarifikasi, karena banyak yang menuding Istana terlibat. Bahkan ada berita media yg menuding ‘ada tangan pemerintah’ dalam isu penundaan pemilu. Tentu ini segera perlu di-clear-kan," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.

Adi mengatakan jika Jokowi terus bungkam, maka isunya akan semakin liar. 

Sementara itu pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga mengamini pernyataan Ade. Menurut dia, Jokowi harus angkat suara untuk memperjelas posisinya.

"Dulu pernah ada ucapan menolak masa jabatan presiden tiga periode, tapi untuk usulan penundaan Pemilu 2024 dia sampai saat ini belum pernah menyampaikan apapun," kata Ujang.

Wacana Pemilu 2024 ditunda disampaikan pertama kali oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan agar Pemilu ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. 

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan. 

Tak cuma Parpol, menurut Sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas masyarakat juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apapun. "Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi," ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan.

Djayadi merinci, sekitar 68-71 persen warga yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.

"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen)," ujar Djayadi.

M JULNIS FIRMANSYAH l DEWI NURITA

Baca: Istana Tanggapi Hasil Survei soal Turunnya Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi






Isu Reshuffle Rabu Pon, Mahfud: Tidak Ada Agenda di Istana Hari Ini

1 jam lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon, Mahfud: Tidak Ada Agenda di Istana Hari Ini

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan waktu reshuffle kabinet presiden Jokowi yang tahu


Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

5 jam lalu

Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dirinya me-reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

5 jam lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

5 jam lalu

Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Presiden Jokowi biasa melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon


Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

6 jam lalu

Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

Pakar mengatakan karantina kesehatan tetap perlu dilakukan meskipun pandemi COVID-19 telah terkendali secara penuh.


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

7 jam lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


China Optimistis Pandemi Covid-19 Akan Segera Berakhir

7 jam lalu

China Optimistis Pandemi Covid-19 Akan Segera Berakhir

China yakin pandemi Covid-19 segera berakhir seiring dengan jumlah kasus positif dan kematian yang terus menurun.


Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

7 jam lalu

Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

Pengumuman mantu Gus Dur jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI dilakukan di depan Presiden Jokowi.


Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

8 jam lalu

Alasan Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus untuk Efisiensi Anggaran

Muhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.


Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

8 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.