TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, menilai bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 lebih kepada kepentingan oligarki.
“Kalau kepentingan oligarki tampaknya masuk akal,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’, Selasa, 1 Maret 2022.
Namun, Wijayanto tidak menjelaskan lebih jauh kepentingan oligarki bagaimana yang dijadikan alasan untuk menunda Pemilu.
Sementara, dia melanjutkan, jika pandemi Covid-19 dijadikan alasan, itu sudah terbantahkan oleh pernyataan WHO. Organisasi kesehatan dunia itu mengatakan bahwa situasi pendemi ini sudah mulai dipikirkan statusnya menjadi endemi, artinya keadaan di mana wabahnya sudah semakin membaik.
Selain itu angka vaksinasi juga sudah tinggi secara global, dan wabah Omicron juga lebih ringan, tidak seperti Delta. “Kok pandemi dijadikan alasan?” kata Wijayanto mempertanyakan.
Alasan yang berkembang di masyarakat juga adalah karena adanya krisis ekonomi. Menurut Wijayanto, jika krisis ekonomi dijadikan alasan, presiden pada masa berikutnya berperforma buruk, lalu krisis ekonomi, bisa saja presiden itu meminta pula Pemilu ditunda.
“Bukannya kalau ada krisis seharusnya semakin urgent untuk perlu pergantian kepemimpinan, artinya perlu ada reward and punisment,” tutur Wijayanto.
Kerana, dia melanjutkan, Pemilu adalah salah satu mekanisme untuk memberikan reward untuk dipilih kembali jika prestasinya baik, sudah diatur dua periode. “Ya kalau enggak bagus ya jangan dipilih kembali,” katanya lagi.
Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu itu muncul dari para petinggi partai di lingkaran kekuasaan, seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto; dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Baca: LP3ES Sebut Ide Penundaan Pemilu 2024 Kemasan Lain Presiden 3 Periode
