Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LP3ES Sebut Ide Penundaan Pemilu 2024 Kemasan Lain Presiden 3 Periode

image-gnews
Warga menunjukkan jarinya usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. Pemilu dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih luar daerah hanya menggunakan EKTP tidak disertakan formulir A5 saat melakukan pencoblosan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Warga menunjukkan jarinya usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. Pemilu dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih luar daerah hanya menggunakan EKTP tidak disertakan formulir A5 saat melakukan pencoblosan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 mirip dengan ide presiden tiga periode.

“Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’ pada Selasa, 1 Maret 2022.

Menurut dia, keduanya saat itu menyepakati adanya amandemen UUD 1945, yang salah satunya adalah memunculkan wacana presiden tiga periode. Kemudian, muncul kembali pada Juni 2021, berlanjut pada September pada tahun yang sama, dan yang terbaru awal tahun ini.

Namun, kata Wijayanto, dulu yang mewacanakan ide ini hanya beberapa orang, termasuk ormas, dan lembaga survei. Namun sekarang, Wijayanto mengatakan wacana ini diperluas oleh para petinggi partai di lingkaran kekuasaan. Seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Wijayanto menuturkan yang menarik adalah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf juga ikut menyampaikan bahwa penundaan pemilu masuk akal. “Jadi sepertinya cukup luas, dan mereka adalah orang-orang yang punya konstituen, apa lagi partai yang jelas tidak hanya punya konstituen pemilih tapi juga punya kursi di parlemen,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Wijayanto, wacana penundaan ini menarik untuk dicermati. Sebab, dalam studi yang dilakukannya, ada empat indikator perilaku otoriter. Salah satunya adalah penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokrasi.

“Ini menjadi salah satu alat analisis kita untuk menilai demokrasi di Indonesia selain indikator lain seperti menyangkal legitimasi lawan politik, toleransi atau anjuran kekerasan, dan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media,” katanya.

Baca juga: AHY Sebut Ide Tunda Pemilu 2024 Memalukan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

9 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Pengamat Sebut Prabowo Bisa Redam Tensi setelah Pemilu 2024, Apa Alasannya?

11 jam lalu

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis 11 April 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Pengamat Sebut Prabowo Bisa Redam Tensi setelah Pemilu 2024, Apa Alasannya?

Prabowo Subianto dinilai bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati Soekarnoputri.


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

13 jam lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Parpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo merangkul Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Parpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024

Pengamat meyakini Prabowo bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati.


Tembus Rp 16.000, Ini Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS pada Libur Lebaran

3 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Tembus Rp 16.000, Ini Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS pada Libur Lebaran

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada libur Lebaran 2024, bahkan menembus Rp16.000.


Viral Salat Id di Bantul Ditinggal Jemaah karena Singgung Politik, Kampus UAD Klarifikasi

4 hari lalu

Ilustrasi salat Idul Fitri. REUTERS
Viral Salat Id di Bantul Ditinggal Jemaah karena Singgung Politik, Kampus UAD Klarifikasi

Video yang menampilkan jemaah salat Id meninggalkan lokasi menjadi viral di media sosial.


Rencanakan Usung Calon Gubernur Jabar, PKB Utamakan Konsolidasi dengan Koalisi Perubahan

4 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
Rencanakan Usung Calon Gubernur Jabar, PKB Utamakan Konsolidasi dengan Koalisi Perubahan

Ketu DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda berpeluang diusung maju di Pilkada Jawa Barat. Sudah dibicarakan dengan Koalisi Perubahan.


Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Jokowi 3 Periode, Ini 10 Tuntutannya 2 Tahun Lalu

5 hari lalu

Mahasiswa membawa poster dengan wajah sejumlah pejabat dalam aksi di depan DPR RI, Senin 11 April 2022. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran tepat didepan gedung DPR RI dalam aksi ini mahasiswa memberikan 4 tuntutan salah satunya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah'
Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak Jokowi 3 Periode, Ini 10 Tuntutannya 2 Tahun Lalu

Demo 11 April 2022, mahasiswa unjuk rasa ke pemerintahan Jokowi di seluruh Indonesia. Apa tuntutan saat itu? Kini, masih relevan?


Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

5 hari lalu

Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian. Foto dok.: Walhi
Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.


KSP Tanggapi Rencana Pertemuan Jokowi dan Megawati: Ini soal Waktu

5 hari lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Tanggapi Rencana Pertemuan Jokowi dan Megawati: Ini soal Waktu

Kantor Staf Presiden merespons soal kemungkinan pertemuan dan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam suasana Idul Fitri.