TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengungkap sejumlah fakta terkait pembicaraan isu perpanjangan masa jabatan presiden di media sosial twitter. Menurut dia, pembicaraan soal wacana itu tak terlalu banyak dan mayoritas warganet tak setuju dengan isu tersebut.
Hal itu diungkapkan Ismail berdasarkan hasil dari Sosial Network Analysis (NSA) pada 22-28 Februari 2022. Menurut dia, perbincangan di media sosial twitter menguat setelah tiga ketua umum partai koalisi pemerintah -Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar ) dan Zulkifli Hasan (PAN )- memberikan dukungan terhadap isu itu.
"Dari peta SNA di Twitter, hanya ada satu klaster netizen kontra, alias menolak rencana perpanjangan ini. Saat ini juga klaster buzzer yang mendukung belum muncul," ujar Ismail melalui cuitan di akun Twitter-nya, Selasa 1 Maret 2022. Tempo sudah mendapatkan izin untuk mengutip cuitan tersebut.
Pada 26 Februari, menurut dia, terjadi perbincangan yang tinggi di media sosial twitter. Suara para tokoh penolak wacana itu, yang digaungkan media konvensional, membuat warganet juga menolak ide itu.
"Sebagian besar warganet menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027," kata Ismail dalam temuannya.
Dia juga menyatakan total warganet yang ikut aktif dalam perdebatan perpanjangan masa jabatan ini tidak sampai 10 ribu akun. Dia pun tampak meragukan ucapan Muhaimin Iskandar yang menyebutkan bahwa 100 juta warganet Indonesia menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Tidak mencapai 18 juta user Twitter Indonesia. Apalagi 100 juta, tidak masuk akal," kata Ismail.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden ditanggapi oleh mayoritas akun organik. Hal itu dibuktikan dengan tingginya skor akun-akun yang terindikasi organik sebanyak 76,03 persen.
Di sisi lain, akun-akun bot yang memperbincangkan isu ini relatif kecil, jumlahnya 11,37 persen. "Dari total akun yang memperbincangkan isu ini ada 5.006 akun, atau 60,61 persen adalah akun-akun organik," kata dia.
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia menyatakan bahwa hal itu merupakan aspirasi dari masyarakat setelah melakukan analisa terhadap big data di media sosial.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengklaim setidaknya 100 juta warganet Indonesia sepakat jika pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Karena itu, masa jabatan Presiden Jokowi harus diperpanjang.
Ucapan Cak Imin itu pun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak yang menilai ide itu akan melanggar konstitusi hingga mencederai demokrasi. Meskipun demikian, ide itu mendapatkan dukungan dari Airlangga Hartarto dan Zulfikli Hasan.
Jokowi sendiri belum buka suara secara langsung soal ini. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan taat terhadap aturan konstitusi atau UUD 1945 soal usulan penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.
Baca: Presiden Jokowi Diminta Segera Suarakan Tolak Penundaan Pemilu 2024