Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pakar hukum tata negara menolak usulan sejumlah pimpinan partai politik yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Mereka menganggap usulan itu bentuk pelanggaran konstitusi.

Usulan Pemilu 2024 diundur ini disuarakan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Mulanya, usulan ini disuarakan secara terbuka oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.

Menanggapi sikap para pimpinan partai politik tersebut, sejumlah pakar hukum tata negara pun menyampaikan kritikan atas wacana ini. Berikut ini rangkumannya:

1. Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, usulan penundaan Pemilu 2024, yang berarti memperpanjang masa jabatan presiden, anggota parlemen, dan kepala daerah bentuk pelecehan konstitusi.

Dalam teori ketatanegaraan, ujar Denny, pengecualian tidak mengikuti aturan konstitusi itu hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, dan hanya demi menyelamatkan negara dari ancaman serius yang berpotensi menghilangkan negara.

"Ini nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi berjamaah yang didasari pada dahaga atas kekuasaan semata," ujar Denny Indrayana lewat keterangan tertulis, Jumat, 25 Februari 2022.

2. Yusril Ihza Mahendra

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan para pejabat negara ini dilontarkan tanpa dasar konstitusional. Penundaan Pemilu akan menimbulkan krisis legitimasi.

"Kalau asal tunda pemilu dan asal perpanjang masa jabatan para pejabat negara tersebut, tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana," ujar dia.

3. Jimly Asshiddiqie

Guru Besar Hukum Tata Negar Jimly Asshiddiqie menilai, usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh para ketua umum partai itu sebatas asal bunyi belaka. Dia pun mengaku belum pernah mendengar ada kajian internal partai terhadap usulan tersebut.

"Maka kalau tidak terlalu penting lebih baik tidak usah direspons agar para ketum tersebut tetap tidak percaya pada omongannya sendiri," kata Anggota DPD dari DKI Jakarta ini saat dihubungi, Sabtu, 26 Februari 2022.

4. Margarito Kamis

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengungkapkan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilu 2024 bisa teralisasi bila Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen kembali. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan diterbitkannya dekrit presiden.

"Silakan saja ubah UUD 1945 atau Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit untuk perpanjangan dirinya sebagai Presiden RI. Itu silakan saja. Biar rakyat menilai," kata Margarito, Jumat, 25 Februari 2022.






PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

40 menit lalu

PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

UniTrend merupakan situs yang menawarkan data secara terbuka dan terbaharui.


PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

9 jam lalu

PKB Siap Tampung Kaesang Pangarep Jika Terjun Politik

Muhaimin Iskandar membuka pintu lebar-lebar jika putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep hendak berpolitik lewat PKB.


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

13 jam lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

14 jam lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

14 jam lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

1 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

3 hari lalu

Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

Sugeng Suparwoto pertegas kalau pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunjungan melepaskan rindu.


Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

3 hari lalu

Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

DPD Demokrat DKI Jakarta fokus memperkuat mesin partai sembari menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat soal Anies Baswedan Capres 2024.


Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

3 hari lalu

Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

Peluang Ridwan Kamil untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden dinilai tertutup setelah resmi bergabung ke Golkar. Apa alasannya?


AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

4 hari lalu

AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

AHY menilai bakal Capres Anies Baswedan akan independen tanpa intervensi dari pihak manapun dalam menentukan cawapresnya di Pemilu 2024