Menuju Kebijakan Publik yang Berguna untuk Bangsa

 INFO NASIONAL-Intervensi kebijakan pemerintah memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah negara. Jika tiga dekade silam kemajuan ilmu pengetahuan harus didorong oleh mekanisme pasar atau pemerintah, kini perkembangan iptek seiring kemajuan ekonomi suatu bangsa.

"Kebijakan Pemerintah Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, China, untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mentranformasi negara-negara ini menjadi negara maju. Sementara, Indonesia masih tertinggal sehingga pemanfaatan iptek menjadi hal penting untuk kontribusi pembangunan dan kemakmuran bangsa," ujar PLT Direktur Perumusan Kebijakan Riset Teknologi dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rudi Hidayat dalam sebuah diskusi online, Policy Lecture Series 2022, bertema “Kebijakan Publik – Teori dan Praktik” pada Kamis, 24 Februari 2022.

Diskusi yang dimoderatori Peneliti Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN Anugrah Yuka Asmara ini mengkaji tentang kebijakan publik dari berbagai analisa, metoda hingga kerja ilmiah. Diskusi ini melibatkan 513 pihak dari akademisi, praktisi, pengambil kebijakan dan elemen masyarakat.

Menurut Rudi, hingga sekarang kebijakan tentang iptek dan programnya di Indonesia terbilang langka. Dia pun menyambut baik prakarsa tiap pihak untuk merumuskan kebijakan riset teknologi dan informasi.

"Kebijakan iptek adalah bagian dari kebijakan publik. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghadapi tantangan besar setelah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah mengintegrasikan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap),” katanya.

Indonesia telah membangun Iptek sejak era Orde Lama hinggaa Orde Baru dengan lembaga penelitian yang mencakup LIPI, BATAN, Prominen, BPPT dan Puspitek. Meski dana triliunan rupiah telah diinvestasikan untuk pembangunan Puspitek di Serpong, laborotorium LIPI, BATAN, BPPT dan Science Teknologi Park, namun sulit menemukan dampak iptek di pembangunan ekonomi saat ini.

"Kami lihat banyak Balitbang di Kementerian ada permasalahan. SDMnya belum tercapai masyarakat kritis, infrastruktur riset yang belum update, tata kelola yang kurang compatible. Lewat BRIN, kerjasama dan persistensi secara luas dapat diterapkan," ujar Rudi.

Metode Kebijakan Publik

Pembicara lainnya Guru Besar Universitas Indonesia Amy Yayuk Sri Rahayu, mengatakan produk kebijakan publik banyak yang masih cenderung bergaya "YKK atau Ya Kira-Kira" saja. Padahal, kebijakan publik harus berdasar pada kebenaran ilmiah, mulai dari formulasi agenda, setting, adopsi, impementasi dan evaluasi. Policy harus scientific dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan prinsip ini, kebijakan seorang pejabat publik dapat diterima di masyarakat.

Dia mencontohkan kebenaran pada link and match data BPS di daerah dan analisa kebijakannya yang melibatkan ahli metodelogi statistik tapi kegunaannya dibantah di daerah karena mereka menganggap itu data makro.

 "Padahal, konsepnya, yang punya tools serta mengerti mikro dan ilmiah duduk bersama. Keterbatasan peramalan kebijakan, metode tak tepat, keterbatasan tenaga peneliti, menjadi hambatan utama bagi instansi untuk bekerjasama dengan akademisi," katanya yang mengusung materi Metode Ilmiah dalam Kebijakan Publik.

Sedangkan Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho mengatakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadikan sebuah negara kompetitif dan meningkatkan produktivitas. “Dalam proses inilah, keberadaan BRIN sangat penting,”ujarnya.

Riant yang menyajikan materi Kebijakan Publik dan Proses Perumusan Kebijakan mengatakan di tengah dinamika saat ini, kebijakan publik harus menekankan misi kebangsaan. Meski memasuki jaman baru, core sebuah negara tetap melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, mewujudkan bangsa berdasarkan Pancasila. (*)