TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan modus dalam kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk. Dia mengatakan bahwa kasus tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2011-2021.
Dalam kurun waktu tersebut, PT Garuda Indonesia telah melakukan pengadaan pesawat udara dari berbagai jenis tipe pesawat. Salah satunya Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang dilaksanakan dalam periode Tahun 2011-2013.
“Tapi terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya,” ujar dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 24 Februari 2022.
Penyimpangan yang terjadi dalam proses kajian Feasibility Study/ Business Plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600). Yang di dalamnya memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis resiko.
“Semua itu tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel,” kata Burhanuddin.
Penyimpangan juga terjadi dalam proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600). Karena mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang / jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR.
Selain itu, adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufacture. Akibat dari pengadaan yang menyimpang itu mengakibatkan PT Garuda Indonesia mengalami kerugian.
“Khususnya dalam mengoperasionalkan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600,” tutur Burhanuddin.
Jaksa Agung mengatakan, atas kerugian yang ditimbulkan itu, diduga telah menguntungkan sejumlah pihak dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc dari Kanada dan perusahan Avions de transport regional (ATR), Perancis. Masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta S.A.S. Perancis dan Nordic Aviation Capital (NAC) Irlandia selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut.
Baca: Kejagung akan Telusuri Aliran Duit dalam Kasus Garuda Indonesia
