INFO NASIONAL - Komisi IV DPR RI meminta dualisme pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan di Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan cepat. Permasalahan tersebut menyebabkan terganggunya berbagai layanan di pelabuhan terbesar kedua di Sumut, setelah pelabuhan perikanan Muara Baru itu.
"Kami mendapat informasi adanya dualisme pengelolaan Pelabuhan Perikanan Belawan ini, yakni antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Perindo. Ini harus segera diselesaikan, agar tidak ada saling lempar tanggung jawab dan pada akhirnya saling mencari kambing hitam atas berbagai permasalahan yang ada di pelabuhan tersebut,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot Syaiful Hidayat, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke PPS Belawan, Sumut, Senin, 21 Februari 2022.
KKP dan berbagai organisasi nelayan yang hadir di hadapan Komisi IV DPR RI, mengakui kondisi PPS Belawan saat ini sangat memprihatinkan. Banyak infrastruktur yang rusak dan lingkungan yang becek. Berbagai fasilitas lain juga sangat minim. Misalnya dermaga yang kurang panjang, belum ada pabrik es dan masih kurangnya cold storage.
"Karena ini merupakan pelabuhan perikanan, menurut saya lebih baik ada di bawah pengelolaan KKP. Dengan begitu, nantinya KKP lah yang bertugas untuk melakukan perbaikan berbagai infrastruktur, seperti jalan, penambahan panjang dermaga dan lainnya. Termasuk penyediaan berbagai fasilitas di PPS tersebut. Seperti pembangunan pabrik es dan cold storage, dan lain sebagainya," ujar Djarot.
Komisi IV DPR RI berjanji saat memasuki masa sidang akan membahas permasalahan ini dengan KKP serta pihak terkait lainnya. Hal itu untuk meningkatkan fungsi PPS Belawan tersebut, termasuk meningkatkan produksi ikan, yang berujung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. (*)
