RUU TPKS: 1 Saksi dan Alat Bukti Bisa Proses Kasus Kekerasan Seksual

Reporter

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas RUU TPKS dari pemerintah, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Surat Presiden dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah diserahkan melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 11 Februari 2022.

DIM tersebut berisi 588 daftar masalah, yang terdiri atas 167 tetap, 68 redaksional, 31 reposisi, 202 substansi, dan 120 substansi baru. Draf RUU ini terangkum dalam 12 bab dan 81 pasal. Dari DPR, draf RUU ini memuat 12 bab dan 73 pasal.

Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menjelaskan beberapa poin DIM yang diserahkan kepada DPR. Di antaranya, pemerintah menambahkan beberapa pasal seperti perkawinan paksa dan perbudakan seksual. "Di RUU ini, kami menambah pasal perkawinan paksa dan perbudakan seksual,” ujar pria yang kerap disapa Eddy itu, kemarin.

Untuk pasal perkawinan paksa akan berlaku jika ada delik aduan dan paksaan kawin terhadap anak di bawah umur. Ihwal pasal perbudakan seksual, maknanya diatur lebih luas dari yang dimaksud di Undang-Undang Perdagangan Orang.

"Kalau UU Perdagangan Orang, motifnya pasti ekonomi. Kalau di RUU TPKS, orang yang tidak dalam konteks kepentingan ekonomi bisa dijerat,” kata mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu.

Selain itu, klausul mengenai kekerasan seksual di ranah digital juga diatur dalam RUU TPKS. Selanjutnya, jika sudah ada UU TPKS maka seluruh laporan mengenai tindak pidana kekerasan seksual harus diproses oleh penegak hukum.

Eddy menyebutkan satu saksi dan alat bukti lainnya sudah cukup untuk suatu kasus kekerasan seksual diproses. Untuk korban pemerkosaan yang biasanya tidak ada saksi lain, maka bisa menggunakan visum. Hasil visum bisa masuk jadi alat bukti.

Dalam RUU TPKS, kata Eddy, kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif (restorative justice). Pemerintah tidak ingin pelaku yang memiliki uang atau kuasa bisa lepas dari jeratan hukum hanya karena ‘berdamai’ dengan korbannya.

Pemerintah juga menambahkan pasal restitusi wajib bagi pelaku. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual, polisi bisa menyita harta-harta tersangka untuk dijadikan jaminan restitusi bagi korban.

Ihwal pelaku tak punya cukup harta, maka akan diperhitungkan hukuman subsider, berupa pidana kerja atau pidana kurungan tambahan. Sementara itu, korban akan tetap direhabilitasi. "RUU TPKS ini memberikan perlindungan yang extraordinary,” tutur Eddy.

Baca: DPR Akan Kebut Pembahasan RUU TPKS dan PPP di Masa Reses

DEWI NURITA | LINDA TRIANITA






Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

2 menit lalu

Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

Menurut anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi jika anggota Paspampres ditemukan bersalah, maka mesti dipecat dengan tidak hormat.


Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

1 hari lalu

Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban pemerkosaan anggota Paspampres itu merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad.


Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Komandan: Biar Hukum Memutuskan

1 hari lalu

Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Komandan: Biar Hukum Memutuskan

Komandan Paspampres Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko angkat suara terkait kasus dugaan pemerkosaan yang diduga dilakukan anggotanya.


Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

1 hari lalu

Korban Kejahatan Seksual Mas Bechi Kecewa dengan Vonis Hakim

Mas Bechi divonis 7 tahun penjara. Jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 16 tahun penjara.


LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

1 hari lalu

LPSK Sebut Korban Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Menjadi Pendiam

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan korban kekerasan seksual di Kemenkop UKM dalam keadaan trauma akibat peristiwa yang dialaminya


Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

1 hari lalu

Mas Bechi Hanya Divonis 7 Tahun, LPSK Dukung Jaksa Ajukan Banding

LPSK meminta Pengadilan Tinggi Surabaya memperhatikan memori banding yang diajukan jaksa terhadap pelaku kekerasan seksual Mas Bechi.


Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

4 hari lalu

Cinta Laura Ajak Publik Konsisten Lawan Kekerasan Seksual

Cinta Laura melawan kekerasan seksual lambat laun menjadi perbincangan sehari-hari dan tidak tabu dibicarakan untuk mengubah paradigma.


Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

4 hari lalu

Teten Masduki Bentuk Majelis Kode Etik Baru Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki mengungkapkan telah membuat tim majelis kode etik baru pada kasus kekerasan seksual


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

4 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

5 hari lalu

Agar Tempat Kerja Bebas dari Kekerasan Seksual

Pelaku usaha penting ciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.