TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung proyeksi International Labour Organization (ILO) tentang tingkat pengangguran global yang bisa mencapai 207 juta pada 2022 atau naik 21 juta orang dibanding 2019. Sementara, laju pemulihan kesehatan dan ekonomi sangat beragam antarnegara dan kawasan.
Menurut Jokowi, kondisi ini terjadi akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan stimulus fiskal. Oleh karena itu, kepala negara menilai arah pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia. "Perlu keseriusan untuk menjalankan Global Call to Action for Human-centred Recovery," Jokowi dia dalam sambutan pada pembukaan ILO Global Forum for Human-centred Recovery, Selasa, 22 Februari 2022.
Dikutip dari laman resmi ILO, Global Call adalah kesepakatan bersama pemerintah dan delegasi buruh dari 181 negara saat konferensi buruh internasional pada Juni 2021. Ada tiga tindakan di dalamnya, pertama komitmen untuk pemulihan ekonomi dan sosial.
Kedua, seruan untuk mendahulukan pembukaan lapangan kerja yang layak untuk semua pekerja dan mengatasi ketidaksetaraan. Ketiga, membentuk agenda yang lengkap untuk mendukung pekerjaan yang berkualitas, pembangunan ekonomi, hingga perlindungan pekerja dan sosial.
Jokowi lantas menawarkan empat kebijakan yang bisa diambil dunia untuk mencapai misi Global Call tersebut. Pertama menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. "Upaya vaksinasi untuk tenaga kerja dan keluarga, harus terus kita gencarkan, baik yang kerja di sektor formal maupun informal," kata dia.
Kedua memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak pandemi. Jokowi menyebut sebanyak 4,14 miliar orang atau 53,1 persen penduduk dunia saat ini masih tidak memiliki perlindungan sosial apapun.
Menurut kepala negara, perlindungan sosial memerlukan komitmen politik yang tinggi dan dukungan pembiayaan. Ia lalu memamerkan sederet program perlindungan sosial di Indonesia. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial atau bansos tunai, hingga subsidi listrik. Setidaknya, kata Jokowi, sebanyak 186,64 triliun telah digelontorkan pemerintah Indonesia untuk perlindungan sosial ini.
Ketiga bekerja sama menciptakan lapangan kerja yang baru. Menurut mantan Wali Kota Solo ini, perbaikan iklim investasi yang pro people harus terus dijalankan, termasuk di sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Keempat memperkuat daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan dunia masa datang. Menurut dia, re-skilling dan up-skilling harus terus menerus dilakukan. "Pendidikan literasi digital harus jadi prioritas agar pekerja bisa bertahan di tengah gelombang transformasi digital," kata dia.
Jokowi lalu memamerkan pula program Kartu Prakerja yang telah berjalan di Indonesia bagi pencari kerja maupun mereka yang putus kerja. "Untuk memperoleh keterampilan baru atau membuka potensi kewirausahaan," ujarnya.
Baca: Jokowi Janji Pembangunan IKN Dimulai dengan Reboisasi Hutan
