TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan kembali pembangunan tahap pertama di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kawasan ini masuk dalam 50 hektare atau 30 persen untuk pusat pemerintahan, dari total 256 ribu hektare luas IKN.
"Diawali dengan merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu," kata kepala negara ini dalam acara Beranda Nusantara yang YouTube RRI Net Official, Rabu, 23 Februari 2022.
Lalu berikutnya, kata Jokowi, dilanjutkan infrastruktur dasar serta wilayah hijau dan biru kota. Kemudian kompleks pemerintahan, perkantoran beserta sarana dan prasarananya
Dalam acara ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengatakan pemerintah akan mengerjakan KIPP tersebut mulai tahun ini hingga 2024. KIPP berdiri di lahan seluas 6.671 hektare. “KIPP akan sebesar Jabodetabek,” ujar Basuki.
Jokowi kemudian mengutarakan bahwa dirinya menyadari banyak aspirasi dan harapan yang tinggi terhadap IKN Nusantara. "Hal ini kami jadikan sebagai pekerjaan besar bersama yang membutuhkan kontribusi," kata dia.
Jokowi juga menyebut butuh pendekatan non-business as usual dalam proyek IKN ini. Lalu, dibutuhkan kinerja tim terbaik, perencana dan perancang kota, arsitek, insiyur, ahli lingkungan, sosial, ekonomi, budayawan, seniman dan pakar-pakar lainnya.
"(Mereka) yang bisa bekerja secara terintegrasi, multidisipliner dan melibatkan pemikiran dan solusi terbaik, baik oleh anak-anak bangsa maupun sumbangan dari masyarakat dunia," ujar Jokowi.
Terkait masalah hutan, Co-Founder Organisasi Global Citizen Amerika Serikat, Michael Sheldrick, pernah mengingatkan Indonesia supaya tidak melakukan deforestasi dalam akselerasi pemindahan IKN.
"Ketika kita membahas deforestasi dan bagaimana kita yakin akan sebuah transisi - tentu punya sebuah dampak, kita beradaptasi di sini dan kita punya efek jangka panjang di sini,” kata Sheldrick dalam acara The G20 Presidency: How to Defend the Planet yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia secara daring pada Rabu, 2 Februari 2022.
Sheldrick juga berpendapat soal skala prioritas berbasis lingkungan yang harusnya menjadi pertimbangan. Kebijakan apapun yang Indonesia terapkan, menurutnya bakal berdampak kepada ekosistem alam itu sendiri.
Sementara di dalam negeri, beberapa pihak masih menolak penetapan IKN seperti Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Indonesia. Sejak 12 Januari lalu, Walhi menilai ada tiga persoalan lingkungan dan sosial dari penetapan IKN.
Mereka menyoroti berbagai ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Di antaranya, pembangunan IKN dinilai akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektare.
Selain itu, Walhi juga menilai kehadiran IKN semakin memperparah bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat. "Banjir yang terjadi pada wilayah ring satu IKN pada akhir 2021, mempertegas wilayah tersebut tidak layak berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi lokasi IKN," demikian bunyi pernyataan sikap Walhi.