Jokowi Ungkap Sumber Dana Pembangunan IKN Selain APBN

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menyampaikan pidato saat peresmian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi I Binjai-Pangkalan Brandan ruas Binjai-Stabat di Langkat, Sumatera Utara, Jumat 4 Februari 2022. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Binjai-Stabat sepanjang 11,8 km) yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menggunakan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kawasan inti tersebut antara lain gedung kementerian dan Istana. 

Sedangkan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain untuk membangun IKN. "Sehingga 80 persen KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), PPP (Public Private Partnership), maupun investasi langsung dari investor," ujar Jokowi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022. 

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan penggunaan APBN akan dilakukan Otorita IKN pada tahun pertama. Pada tahun selanjutnya, Otorita IKN bakal mengandalkan dana investasi. 

Mengenai opsi penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan IKN, Wandy mengatakan, pemasukan dari sektor belum dapat diandalkan. Mengingat jumlah orang yang tinggal di IKN pada tahun pertama masih terbatas. 

"Tapi bagaimana pun perspektif pembangunan IKN kan jangka panjang (multiyears). Pada saatnya nanti pajak tersebut akan bermanfaat. Terutama jika investasi di bidang green economy sudah mulai bergerak," kata Wandy. 

Sementara itu, menurut UU IKN, sumber dana pembangunan Ibu Kota baru bakal berasal dari dua hal, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan kedua sumber pendapatan tersebut bakal diprioritaskan untuk program pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang ditargetkan paling singkat tercapai dalam 10 tahun. 

"Atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap tiga penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 24 ayat 3 dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. 

Menurut UU IKN, pemerintah setempat dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Otorita IKN. Pemungutan pajak ini nantinya diatur dalam sebuah regulasi Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR. 

"Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus," bunyi Pasal 24 ayat 5 UU IKN. 

Adapun wilayah Otorita IKN akan diisi oleh aparatur sipil negara atau ASN yang kantornya berpindah dari Jakarta ke IKN. Selain itu, akan ada beberapa kantor kedutaan asing yang menyanggupi diri berpindah ke IKN. Pemindahan kantor pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara bakal dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Baca: Jokowi: Kalau Senang Naik Mobil BBM Fosil, Jangan Pindah ke IKN 

M JULNIS FIRMANSYAH 






BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

28 menit lalu

BRI Targetkan Alokasikan KUR Rp 207 Triliun di 2023

BRI pada 2023 ini mendapat alokasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 207 triliun. BRI komitmen untuk menyalurkannya sepanjang tahun ini.


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

1 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

1 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

3 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

3 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

4 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

4 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

4 jam lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

5 jam lalu

Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

Empal gentong jadi kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Udang. Inilah restoran empal yang terjamin kenikmatannya, pernah dikunjungi presiden Indonesia.