Soal Ibu Kota Baru, Jokowi: Perubahan Besar Pasti Ada Pro Kontra

Reporter

Presiden RI Joko Widodo menekankan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak sekadar berisi kantor pemerintahan melainkan sebagai kota pintar baru yang akan menjadi magnet global dan pusat inovasi. Foto : PUPR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal ibu kota baru saat meresmikan NasDem Tower, kantor baru Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022.

"Kalau Bang Surya Paloh punya kantor baru, kita juga punya ibu kota baru," ujar Jokowi saat  meresmikan NasDem Tower di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022.
 
Menurut Jokowi, pembangunan ibu kota negara (IKN) merupakan bagian transformasi besar. "Dan perubahan besar, gagasan besar, pasti ada pro kontra ada yang setuju dan ada yang tidak setuju," tuturnya.
 
Kendati demikian, Jokowi mengaku heran dengan pihak-pihak yang tidak setuju. "Undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui 8 dari 9 fraksi. Artinya,  secara politik sudah selesai, kalau sudah seperti itu semestinya tidak dipertentangkan lagi," ujar Jokowi.
 
Menurutnya, pemindahan ibu kota penting untuk pemerataan. "Kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, tapi 56 persen populasi di Pulau Jawa," ujar Jokowi.
 
Hal ini, kata Jokowi, menyebabkan terjadinya ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. "Perpindahan ibu kota ini untuk pemerataan, baik infrastruktur, ekonomi dan keadilan sosial," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Kelompok masyarakat bernama Poros Nasional Kedaulatan Negara mengugat Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi.

Koordinator PNKN, Marwan Batubara, mengatakan, dari sisi pemohon atau penggugat UU tersebut saat ini jumlahnya telah mencapai sekitar 110 orang. Berasal dari berbagai tempat, seperti Aceh, Kalimantan Timur hingga Makassar.

Dengan begitu, Marwan berharap MK segera memproses gugatan tersebut karena sudah sejak 2 Februari 2022 diajukan. Adapun pendaftaran perkaranya bernomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022.

"Intinya orang yang menggugat sudah 110-an. Harapan kami, karena kami yang pertama mengajukan permohonan judicial review agar pertama diproses dalam persidangan," katanya saat dihubungi, Selasa, 8 Februari 2022.

Marwan mengakui memang masih banyak kalangan yang ingin mengajukan gugatan UU IKN ke MK. Salah satunya, kalangan akademisi yang telah membuat petisi di laman change.org bertajuk 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara'.

"Jadi kalau dari akademisi itu mau menggugat juga ya kita dukung, sebetulnya kan saya juga mendukung petisi itu. Sebetulnya kita satu, tujuannya sama, cuma caranya beda dan itu bukan berarti ada perbedaan sesama kita," kata dia.

Marwan mengatakan, yang menjadi fokus PNKN sendiri adalah mengajukan uji formil terhadap UU Ibu Kota Negara. UU ini mulanya digugat 12 orang. Selain Marwan ada mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua dan eks Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko.

"Ini kan uji formil, kalau yang lain-lain uji formil juga. Kemudian uji materiil ini biasanya dilakukan setelah uji formil sidang. Persidangannya atau prosesnya kalau tidak salah itu dalam waktu 60 hari sudah selesai atau sudah dipersidangkan," ucap Marwan.

Secara umum, Marwan menyatakan, ada dua alasan penting kenapa UU soal Ibu Kota baru ini perlu digugat. Pertama, dari sisi proses pembuatannya sudah sarat pelanggaran, terutama terkait partisipasi publik yang minim. Kedua, terkait upaya penyelundupan ketentuan prinsip dan strategis dalam aturan turunan.

 





Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

1 jam lalu

Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

Sebelum ini, Jokowi juga selalu meminta publik untuk menunggu rencana reshuffle.


Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

2 jam lalu

Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

Di sisi lain, Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

23 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Demokrat Akan Deklarasi Anies Capres Secara Terbuka Setelah Terpenuhi PT 20 Persen

23 jam lalu

Demokrat Akan Deklarasi Anies Capres Secara Terbuka Setelah Terpenuhi PT 20 Persen

Teuku Riefky Harsya mengungkap alasan partainya belum deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan Capres seperti NasDem


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

1 hari lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

1 hari lalu

Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman menjelaskan alasan di balik sikap PKS belum melakukan deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

1 hari lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

1 hari lalu

NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

Partai NasDem belum akan mengajak Partai Demokrat dalam agenda safari politik Anies Baswedan walaupun mereka sudah menyatakan dukungan


Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

1 hari lalu

Meski Belum Deklarasi, Sohibul Iman Tegaskan PKS Dukung Anies Baswedan Capres

Sohibul Iman menegaskan PKS mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

1 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif dan kontribusi pakar atau akademisi untuk bersama-sama membahas isu strategis kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).