Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilih Anggota KIP, DPR Minta Masukan Masyarakat

image-gnews
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.
Iklan

INFO NASIONAL – DPR RI akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 7 anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2021-2025 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Diharapkan masyarakat dapat memberikan masukannya terhadap 21 calon terpilih.

Masukan dapat disampaikan secara tertulis ke alamat Sekretariat Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II Lantai 1, Gedung MPR/DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. Di pojok kanan atas amplop surat jangan lupa menuliskan “MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT”.

Atau dapat juga melalui surat elektronik ke alamat set_komisi1@dpr.go.id dengan menuliskan subyek “MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT”. Usulan termasuk menerakan identitas nama, alamat, dan nomor kontak. Pengajuan pilihan berlaku dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun penetapan anggota KI Pusat sesuai Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat; (2) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen diajukan kepada DPR RI oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. DPR RI memilih Anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh DPR RI selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Nama 21 calon anggota KI Pusat adalah:

  1. Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (2020-2021), Arya Sandhiyudha, mewakili unsur masyarakat.
  2. Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi II (2019-2021), Billie Joseph Bibianus, mewakili unsur masyarakat.
  3. Dosen Ilmu Komunikasi dan Kepala Lab. TV dan Radio Universitas Bunda Mulia (2021-sekarang), Cosmas Gatot Haryono, mewakili unsur masyarakat.
  4. Dosen Program Studi Ketahanan Energi (S2) dan Dosen Program Doktoral Universitas Pertahanan (2018-sekarang) dan Ketua Komite Tetap Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Pemanfaatan KADIN (2015-2020), Donny Yoesgiantoro, mewakili unsur masyarakat.
  5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (2018-sekarang), Endra Mayendra, mewakili unsur masyarakat.
  6. Komisioner Ombudsman D.I. Yogyakarta, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta dan SDM Lembaga Ombudsman D.I. Yogyakarta (2018-2021), Fuad, mewakili unsur masyarakat.
  7. Ketua Komisi Informasi Pusat (2017-sekarang), Gede Narayana, mewakili unsur pemerintah.
  8. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (2018-sekarang), Handoko Agung Saputro, mewakili unsur masyarakat.
  9. Anggota Dewan Pengawas LPP RRI (2010-2016), Ida Bagus Alit Wiratmaja, mewakili unsur masyarakat.
  10. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung (2017-sekarang), Ita Rosita, mewakili unsur masyarakat.
  11. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (2016-2020), Nani Nurani Muksin, mewakili unsur masyarakat.
  12. Lektor Kepala Universitas Tanjungpura (2010-sekarang), Netty Herawaty, mewakili unsur pemerintah.
  13. Komisioner Komisi Informasi Pusat (2017-sekarang), Romanus Ndau, mewakili unsur masyarakat.
  14. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (2021-sekarang), Rospita Vici Paulyn, mewakili unsur masyarakat.
  15. Assistant Vice President BNI (2015-2021), Samrotunnajah Ismail, mewakili unsur pemerintah.
  16. Head of Bisnis Indonesia Resources Center Bisnis Indonesia (PT Jurnalindo Aksara Grafika) (2021-sekarang) dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (2018-2020), Setyardi Widodo, mewakili unsur masyarakat.
  17. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung (2017-2021), Syawaludin, mewakili unsur masyarakat.
  18. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Lembaga Ombudsman RI (2018-2021), Teguh P Nugroho, mewakili unsur masyarakat.
  19. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (2016-2020), Wa Ode Asmawati, mewakili unsur masyarakat.
  20. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (2014-2018), Wahyu Kuncoro, mewaili unsur masyarakat.
  21. Sekretaris P5M Universitas Nasional (2019-2024) dan Komite Pengawasan Independen Pelayanan Publik (2013-sekarang), Wahyu Triono, mewakili unsur masyarakat. (*)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

3 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

8 hari lalu

Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

Sidang IPU di Swiss mengusung tema perdamaian karena ada 56 negara yang mengalami konflik bersenjata.


DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

9 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat mengikuti Raker dengan Kemenkop UKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Foto: Oji/nr
DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

riset tersebut penting untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat setelah mencoba produk olahan minyak sawit mentah


Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

20 hari lalu

Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan diadopsi pada joint statement di KTT Ketua Parlemen Perempuan.


Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

21 hari lalu

Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

Puan mengimbau delegasi parlemen perempuan dari 24 negara memperjuangkan hak-hak perempuan di negara masing-masing.


Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.


Isi Diskusi Puan dan Ketua Majelis Nasional Prancis Prancis

23 hari lalu

Isi Diskusi Puan dan Ketua Majelis Nasional Prancis Prancis

Puan dan Yal Braun-Pivet banyak membahas tentang persamaan hak perempuan.


KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

23 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah


Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

24 hari lalu

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.


DPR Minta Pemerintah Benahi Masalah Pangan

24 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad saat membaca pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto : Jaka/Andri
DPR Minta Pemerintah Benahi Masalah Pangan

DPR RI meminta pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif untum menekan harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi.