Pilih Anggota KIP, DPR Minta Masukan Masyarakat

Ketua DPR RI Puan Maharani saat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021.

INFO NASIONAL – DPR RI akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 7 anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2021-2025 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Diharapkan masyarakat dapat memberikan masukannya terhadap 21 calon terpilih.

Masukan dapat disampaikan secara tertulis ke alamat Sekretariat Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II Lantai 1, Gedung MPR/DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. Di pojok kanan atas amplop surat jangan lupa menuliskan “MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT”.

Atau dapat juga melalui surat elektronik ke alamat set_komisi1@dpr.go.id dengan menuliskan subyek “MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT”. Usulan termasuk menerakan identitas nama, alamat, dan nomor kontak. Pengajuan pilihan berlaku dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.

Adapun penetapan anggota KI Pusat sesuai Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat; (2) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen diajukan kepada DPR RI oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon. DPR RI memilih Anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan. Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh DPR RI selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Nama 21 calon anggota KI Pusat adalah:

  1. Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (2020-2021), Arya Sandhiyudha, mewakili unsur masyarakat.
  2. Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi II (2019-2021), Billie Joseph Bibianus, mewakili unsur masyarakat.
  3. Dosen Ilmu Komunikasi dan Kepala Lab. TV dan Radio Universitas Bunda Mulia (2021-sekarang), Cosmas Gatot Haryono, mewakili unsur masyarakat.
  4. Dosen Program Studi Ketahanan Energi (S2) dan Dosen Program Doktoral Universitas Pertahanan (2018-sekarang) dan Ketua Komite Tetap Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Pemanfaatan KADIN (2015-2020), Donny Yoesgiantoro, mewakili unsur masyarakat.
  5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (2018-sekarang), Endra Mayendra, mewakili unsur masyarakat.
  6. Komisioner Ombudsman D.I. Yogyakarta, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta dan SDM Lembaga Ombudsman D.I. Yogyakarta (2018-2021), Fuad, mewakili unsur masyarakat.
  7. Ketua Komisi Informasi Pusat (2017-sekarang), Gede Narayana, mewakili unsur pemerintah.
  8. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (2018-sekarang), Handoko Agung Saputro, mewakili unsur masyarakat.
  9. Anggota Dewan Pengawas LPP RRI (2010-2016), Ida Bagus Alit Wiratmaja, mewakili unsur masyarakat.
  10. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung (2017-sekarang), Ita Rosita, mewakili unsur masyarakat.
  11. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (2016-2020), Nani Nurani Muksin, mewakili unsur masyarakat.
  12. Lektor Kepala Universitas Tanjungpura (2010-sekarang), Netty Herawaty, mewakili unsur pemerintah.
  13. Komisioner Komisi Informasi Pusat (2017-sekarang), Romanus Ndau, mewakili unsur masyarakat.
  14. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (2021-sekarang), Rospita Vici Paulyn, mewakili unsur masyarakat.
  15. Assistant Vice President BNI (2015-2021), Samrotunnajah Ismail, mewakili unsur pemerintah.
  16. Head of Bisnis Indonesia Resources Center Bisnis Indonesia (PT Jurnalindo Aksara Grafika) (2021-sekarang) dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (2018-2020), Setyardi Widodo, mewakili unsur masyarakat.
  17. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung (2017-2021), Syawaludin, mewakili unsur masyarakat.
  18. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Lembaga Ombudsman RI (2018-2021), Teguh P Nugroho, mewakili unsur masyarakat.
  19. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (2016-2020), Wa Ode Asmawati, mewakili unsur masyarakat.
  20. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (2014-2018), Wahyu Kuncoro, mewaili unsur masyarakat.
  21. Sekretaris P5M Universitas Nasional (2019-2024) dan Komite Pengawasan Independen Pelayanan Publik (2013-sekarang), Wahyu Triono, mewakili unsur masyarakat. (*)





Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

12 hari lalu

Rekayasa Lalu Lintas Seputar DPR Senayan akibat Demo Aparatur Pemerintah Desa

Polda Metro Jaya terapkan rekayasa lalu lintas di sekitar DPR-MPR.


Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

40 hari lalu

Lodewijk Hadiri Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI

Serah terima jabatan berlangsung di Plaza Mabes TNI Cilangkap.


Anggota DPR Jenguk PRT Korban Penganiayaan Majikan

45 hari lalu

Anggota DPR Jenguk PRT Korban Penganiayaan Majikan

Luluk Nur Hamida berharap RUU PPRT kembali dibahas segera.


BRGM Terima Penghargaan Badan Publik Informatif dari KIP

45 hari lalu

BRGM Terima Penghargaan Badan Publik Informatif dari KIP

Tahun ini BRGM naik ke peringkat ke-4 sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 95,75.


BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

45 hari lalu

BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

BPJS Kesehatan berhasil meraih nilai 94,03.


PDIP dan Gerindra Jadi Partai Paling Terbuka Soal Informasi Publik

46 hari lalu

PDIP dan Gerindra Jadi Partai Paling Terbuka Soal Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan PDIP dan Partai Gerindra sebagai partai yang paling informatif alias terbuka soal informasi publik.


Saat Mahfud Md Cerita Dokumen Kasus Hilang Serentak di Setneg, Polisi, dan Kejaksaan

46 hari lalu

Saat Mahfud Md Cerita Dokumen Kasus Hilang Serentak di Setneg, Polisi, dan Kejaksaan

Mahfud Md menceritakan hilangnya salah satu dokumen penyelidikan suatu kasus pada 2017. Dokumen itu hilang secara bersamaan.


Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

52 hari lalu

Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

Panen raya diperkirakan berlangsung pada Maret 2023.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

52 hari lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

53 hari lalu

Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus menyentuh seluruh golongan termasuk masyarakat yang masih lemah.