Menolak Permenaker JHT Direvisi, KSPI: Jangan Main Akal-akalan Lagi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak upaya pemerintah merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurut mereka, Presiden Joko Widodo meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk kembali mempermudah atau menyederhanakan tata cara dan syarat pembayaran JHT, bukan malah untuk merevisi aturan tersebut.

Presiden KSPI yang juga merupakan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, maksud dari presiden tersebut adalah supaya kedua menteri itu mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan mengembalikan ketentuan JHT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

"Sebagaimana yang dimaksud Bapak Presiden tersebut adalah mencabut Permenaker 2/2022, jangan main akal-akalan lagi," kata dia saat konferensi pers secara daring, Selasa, 22 Februari 2022.

Dia meminta Menko Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tidak lagi mengakal-akali perintah Presiden Jokowi tersebut dengan hanya ingin merevisi aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Sebab, menurutnya, itu bertentangan dengan kehendak buruh.

Dia menegaskan, yang menjadi harapan seluruh kalangan kelas pekerja atau buruh saat ini adalah Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 kembali diberlakukan. Sebab, mereka bisa langsung mencairkan JHT yang merupakan haknya jika terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ini mengatur bilamana buruh, pekerja, pegawai, karyawan ter-PHK langsung bisa mencairkan JHT paling lama menunggu satu bulan setelah PHK tersebut. Jadi sekali lagi partai buruh dan serikat buruh mendesak ini," paparnya.

Said menekankan, buruh memberikan waktu satu pekan paling lambat mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Dia meminta Ida Fauziyah dan Airlangga Hartarto untuk tidak memain-mainkan regulasi lagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jika ini tidak dilakukan, Partai Buruh dan serikat-serikat buruh akan mengorganisir aksi-aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyatakan, tuntutan ini mudah karena hanya mencabut Permenaker yang baru dan mengembalikannya ke yang lama.

"Itulah sikap Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang tergabung didalamnya. Sekali lagi kami ingatkan kepada Menko Perekonomian dan Menaker untuk taat asas hukum kepada Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Said.

Baca: Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT






Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

6 menit lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

1 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

1 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

1 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

2 jam lalu

Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

Surya Paloh menyebut modal kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

3 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Nasib Megaproyek Food Estate Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani

3 jam lalu

Nasib Megaproyek Food Estate Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani

Proyek food estate di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kini terbengkalai dan ditinggalkan para petani.


Cerita Surya Paloh soal Pertemuannya dengan Jokowi

4 jam lalu

Cerita Surya Paloh soal Pertemuannya dengan Jokowi

Surya Paloh mengaku kunjungannya ke Golkar bukan atas arahan Jokowi.


Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

4 jam lalu

Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan

Kepala Otorita IKN bakal memperoleh gaji Rp 172,7 juta per bulan. Berikut profil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

5 jam lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?