BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Ini Penjelasan Menteri ATR

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menjelaskan maksud dari pemberlakuan penggunaan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Dia menekankan, aturan ini sesuai dengan diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres tersebut yang ditujukan terhadap 30 kementerian atau lembaga termasuk Kementerian ATR/BPN.

Menurut Sofyan Djalil, program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling baik, serta merupakan tanggung jawab negara sebagai amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, harus didukung oleh semua pihak.

“Program ini adalah program yang harus kita dukung bersama seluruh rakyat Indonesia. Kedua, program ini adalah sistem gotong royong, semua rakyat Indonesia harus chip in, berpartisipasi supaya program ini berjalan,” ujar dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 22 Februari 2022.

Sofyan mengatakan, Inpres tersebut menginstruksikan kepada 30 kementerian atau lembaga untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan publik yang ada dapat membantu memeriksa soal status keaktifan Kartu BPJS Kesehatan masyarakat.

“Dalam hal ini, jika orang ingin jual tanah atau rumah atau beli rumah, dia ingat kalau belum bayar BPJS Kesehatannya. Begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain, misalnya OSS (Online Single Submission), itu perlu diingatkan tentang status keaktifan BPJS Kesehatannya,” terangnya.

Oleh sebab itu, Sofyan mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan. Partisipasi ini ditegaskannya sifatnya mandatori atau wajib kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terutama kalangan orang yang mampu.

"Mungkin Inpres ini mengingatkan kepada saudara-saudara yang lebih beruntung bahwa Anda punya kewajiban chip in dalam rangka membantu saudara kita lainnya, dengan gotong royong kesehatan rakyat Indonesia ini bisa terjamin,” ucap Sofyan.

Dia pun membantah bahwa kebijakan ini akan menghambat pelayanan pertanahan atau pelayanan publik lainnya. Menurutnya, berdasarkan informasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, saat ini BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem untuk cek status kepesertaan dengan cepat.

BPJS Kesehatan sendiri dikatakannya telah menjamin akses untuk pengecekan itu paling lama 5 menit, sehingga tidak menghambat. Bila ada pegawai BPN tidak memberikan layanan, kata dia, itu hanya sekadar ingin memastikan bahwa BPJS Kesehatannya itu aktif.

“NIK (Nomor Induk Kependudukan, red) itu kan sudah terkoneksi, selama ada kartu penduduk, maka orang akan bisa langsung diketahui apakah kartu BPJS-nya aktif atau tidak," tegas dia.

Sebagai informasi, permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tanah dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022.

Sebelumnya, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing menilai kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat membeli tanah dan properti adalah sesat pikir. Dia menuturkan aturan tersebut di luar dari fungsi keanggotaan BPJS.

“Itu sesat pikir, saya kira kalau dievaluasi banyak hal-hal yang sebetulnya dijadikan argumen jadi prasyarat anggota BPJS,” ujar Mathias saat ditemui Minggu, 20 Februari 2022.

Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak semestinya ikut campur dalam urusan publik lain. 


Baca: BPN Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan dalam Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret






Bripka Madih Datangi Polda Metro Jaya Hari Ini, Cerita Soal Tanah & Pengunduran Dirinya

7 jam lalu

Bripka Madih Datangi Polda Metro Jaya Hari Ini, Cerita Soal Tanah & Pengunduran Dirinya

Anggota provos Polsek Jatinegara Bripka Madih mendatangi undangan Polda Metro Jaya Minggu, 5 Februari 2023 atas kasus sengketa tanah yang viral.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

3 hari lalu

Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

Sofyan Djalil ditunjuk jadi Komisaris Utama Ancol yang baru. Apa saja tugas berat yang harus dihadapi mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini?


Kata Tom Lembong usai Tak Lagi Jadi Komisaris Ancol

3 hari lalu

Kata Tom Lembong usai Tak Lagi Jadi Komisaris Ancol

Tom Lembong mengatakan perombakan susunan dewan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan


Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

3 hari lalu

Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil resmi menjabat Komisaris Utama (Komisaris Independen) Ancol per 1 Februari 2023. Berikut perjalanan kariernya.


Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

4 hari lalu

Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), menggantikan Thomas Lembong.


Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

9 hari lalu

Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib di 8 layanan publik Indonesia, bagaimana mengetahui apakah status kartu yang dimiliki aktif atau tidak?


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

10 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

10 hari lalu

BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

BPN mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Fase VI.


Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

10 hari lalu

Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

Seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. Inilah cara terbaru menggunakan BPJS Kesehatan.