Lantik Enam Pejabat, Plt Sekjen Kemendagri Ingatkan Pelayanan

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, saat melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri.

INFO NASIONAL - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri. Satu pejabat dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022. Sedangkan lima pejabat lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022.

Pejabat yang dilantik adalah Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri, Suroyo; Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, Marisi Parulian; Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri, Asmawa; Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri, Nurdin; Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Sumule Tumbo; serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Heru Tjahyono.

Suhajar mengajak para pejabat untuk bekerja dengan berorientasi pada pelayanan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatukan budaya kerja masing-masing.

“Bapak Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan BerAKHLAK. ‘Ber’ itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,” kata Suhajar pada Pelantikan Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Senin, 21 Februari 2022.

Suhajar melanjutkan, budaya berikutnya yakni akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut, kata dia, akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar. Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal. Karenanya, dia meminta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.

“Itulah yang dipatrikan oleh Pak Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita. Kita ini adalah pelayan. Jadi kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,” kata Suhajar.

Ia juga mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melayani. Lebih khusus, tambah dia, pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat. 

Dia mencontohkan, beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan, hingga Singapura yang dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat karena bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik. Karena itu, Suhajar kembali meminta agar para aparatur kembali menerapkan paradigma melayani, terlebih kepada masyarakat secara umum.

“Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,” ujar Suhajar. (*)






Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

10 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

11 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

19 hari lalu

Kepala Desa Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Anggota DPR: Pemerintah Sudah Klop

Selain meminta masa jabatan diperpanjang, Toha mengatakan para kepala desa juga menyuarakan soal kedaulatan desa.


DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

23 hari lalu

DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD

Komisi E DPRD DKI menyoroti dianulirnya anggaran pembelian alat kesehatan Rp 220,8 miliar. Anggota dewan khawatir kualitas pelayanan akan menurun.


Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

23 hari lalu

Ketua KPU Bilang Tak Ada Larangan ASN Jadi Panitia Ad Hoc Pemilu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ASN tersebut harus diberhentikan sementara dan dapat kembali menjabat kembali setelah masa jabatan selesai.


DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

23 hari lalu

DPRD DKI Protes Anggaran Pembelian Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar Raib Pasca Dievaluasi Kemendagri

DPRD DKI Jakarta memprotes anggaran alat kesehatan Rp 220,8 miliar di Dinas Kesehatan DKI raib. TAPD DKI harus memangkas anggaran tersebut.


Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

30 hari lalu

Kemendagri Soroti Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Target Pendapatan Retribusi DKI Jakarta

Kemendagri mengingatkan DKI harus memerhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.


KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

32 hari lalu

KPK Periksa Napi Kasus E-KTP di Perkara Korupsi Pembangunan Kampus IPDN Sulsel

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang.


Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

33 hari lalu

Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara Pemilu agar hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu.


Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif

33 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Ajak Semua Pihak Bangun Aura Positif

Data-data identitas yang ada di Dukcapil telah berdasarkan by name dan by address.