BPN Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan dalam Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan, Kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah mulai 1 Maret 2022.

Ketentuan ini telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengakomodir kementerian dan lembaga mengoptimalkan program JKN.

"Setiap pemohon pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli, harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan," kata Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa 22 Februari 2022.

Dia menjelaskan, bagi para pemohon yang permohonan pendaftarannya telah diterima lengkap dan memenuhi syarat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum diberlakukannya ketentuan baru ini. “Pelaksanaan ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022. Jadi bisa dipersiapkan mulai dari sekarang,” ucapnya.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi menambahkan, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan ini supaya negara mampu memenuhi permintaan dalam undang-undang agar seluruh masyarakat memiliki asuransi kesehatan.

"Jadi, lembaga-lembaga seperti Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang diamanatkan melalui Inpres tersebut tentu harus melaksanakan. Ini bukan pada korelasinya, tetapi pada persoalan optimalisasi, sehingga rakyat Indonesia terjamin,” jelasnya.

Teuku menjelaskan, saat ini masyarakat tidak bisa berandai-andai soal sakit. Apalagi selama dua tahun terakhir masyarakat di Indonesia dan dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan kemunculan sejumlah varian virus baru.

"Saat ini masyarakat lebih cepat mengalami kejadian sakit yang fatal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena itu negara tidak mau mengambil risiko dan pemerintah pun bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap, itu yang harus kita pahami. Tidak semua ditumpukan kepada Kementerian ATR/BPN karena ada 30 K/L yang dilibatkan dalam upaya optimalisasi ini," tambahnya.

Sebelumnya, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing menilai kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat membeli tanah dan properti adalah sesat pikir. Dia menuturkan aturan tersebut di luar dari fungsi keanggotaan BPJS.

“Itu sesat pikir, saya kira kalau dievaluasi banyak hal-hal yang sebetulnya dijadikan argumen jadi prasyarat anggota BPJS,” ujar Mathias saat ditemui Minggu, 20 Februari 2022.

Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak semestinya ikut campur dalam urusan publik lain. Mathias menganggap langkah ini tidak tepat, mengingat persoalan pencairan dana JHT usia 56 tahun juga bermasalah. Dia juga mengkritik kompensasi JKP untuk menunda pencairan JHT.

“Harapan kami bahwa pekerja ini keluar keringat dapat gaji tidak menginginkan bahasa yang diputar-putar,” kata Mathias.

Baca: Anggota DPR Minta Aturan Jual Beli Tanah Wajib Punya Kartu BPJS Dibatalkan






Bripka Madih Datangi Polda Metro Jaya Hari Ini, Cerita Soal Tanah & Pengunduran Dirinya

18 jam lalu

Bripka Madih Datangi Polda Metro Jaya Hari Ini, Cerita Soal Tanah & Pengunduran Dirinya

Anggota provos Polsek Jatinegara Bripka Madih mendatangi undangan Polda Metro Jaya Minggu, 5 Februari 2023 atas kasus sengketa tanah yang viral.


Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

4 hari lalu

Sofyan Djalil Gantikan Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), menggantikan Thomas Lembong.


Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

9 hari lalu

Begini Cara Mengecek Status Keaktifan BPJS Kesehatan Anda

BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib di 8 layanan publik Indonesia, bagaimana mengetahui apakah status kartu yang dimiliki aktif atau tidak?


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

10 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

10 hari lalu

BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

BPN mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Fase VI.


Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

10 hari lalu

Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat aktif terlibat dalam upaya mewujudkan reforma agraria.


Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

10 hari lalu

Cara Terbaru Gunakan BPJS Kesehatan, Apa Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan?

Seluruh warga negara Indonesia wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. Inilah cara terbaru menggunakan BPJS Kesehatan.


Cara Cek Kantor BPJS Kesehatan Terdekat Dari Lokasi Anda

11 hari lalu

Cara Cek Kantor BPJS Kesehatan Terdekat Dari Lokasi Anda

Beberapa orang memilih untuk mengurus BPJS secara langsung ke kantornya. Adapun cara mengetahui lokasinya bisa lewat website atau Google Maps.


Ingatkan Lagi, BPJS Kesehatan Tak Menanggung 21 Jenis Pelayanan Kesehatan

11 hari lalu

Ingatkan Lagi, BPJS Kesehatan Tak Menanggung 21 Jenis Pelayanan Kesehatan

Ternyata tak semua penyakit ditanggung BPJS kesehatan, apa sajakah 21 layanan kesehatan yang tak ditanggung itu? Bagaimana regulasinya?


Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP yang Mudah

19 hari lalu

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP yang Mudah

Cara mengecek nomor BPJS Kesehatan dengan NIK melalui aplikasi JKN Mobile, WA, dan media sosial.