UU IKN Atur soal Aset Negara, Gedung di Jakarta Bisa Dipakai BUMN

Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama peserta vaksinasi COVID-19 perdana di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Laily Rachev

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan makna pemindahtanganan aset milik negara di Jakarta setelah ibu kota negara pindah ke Otorita IKN. Aturan soal nasib aset milik negara ini tertuang dalam Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara atau UU IKN

"Kalau dalam persepsi saya tidak berarti harus dijual. Kan bisa juga disewakan," ujar Wandy saat dihubungi Tempo, Senin, 21 Februari 2022. 

Dalam UU IKN yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut pengalihan aset negara dilakukan dengan dua cara. Pertama diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kedua dilakukan oleh badan usaha dengan kriteria lain, seperti swasta melalui open tender. 

Dalam lembar penjelasan di pasal diterangkan yang dimaksud dengan pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara. Wandy mengatakan soal itu secara rinci bakal dibuat peraturan turunan pada Maret atau April 2022. Sehingga akan jelas pengertian pemindahtanganan aset negara itu boleh dalam bentuk dijual atau sekadar disewakan. "Tepatnya akan diatur di Peraturan Presiden tentang Pendanaan dan Anggaran," kata Wandy. 

Dalam UU IKN disebutkan pengelolaan terhadap aset yang ditinggalkan saat pindah ibu kota negara bakal dilakukan Kementerian Keuangan. Nantinya Kementerian Keuangan yang menentukan aset negara dapat dilakukan pemindahtanganan atau hanya pemanfaatan saja. Jika pengalihan pemanfaatan, maka perusahaan yang dipilih merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki mayoritas oleh negara.

Khusus untuk pemindahtanganan, UU IKN tidak membolehkan terhadap barang milik negara yang memiliki kriteria cagar budaya, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan. Lalu berkaitan dengan pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sedangkan untuk aset yang bernilai sampai dengan Rp100 miliar, pengalihan harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Kemudian untuk aset yang nilainya lebih dari Rp100 miliar harus dengan persetujuan Presiden. 

"Seluruh mekanisme pemanfaatan terhadap aset negara yang sudah ditinggal ini harus dilaporkan ke DPR RI sesuai mekanisme pertanggungiawaban keuangan negara," bunyi Pasal 29 ayat 4 UU IKN.

Baca: Peneliti BRIN Nilai Jabatan Kepala Otorita IKN Bisa Jadi Batu Loncatan 

M JULNIS FIRMANSYAH






Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

20 jam lalu

Sri Mulyani: APBN Bantu Anak Muda Kejar Pendidikan dan Raih Cita-Cita

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut APBN telah membantu anak muda Indonesia mengejar pendidikan dan meraih cita-cita.


Harga Beras Masih Tinggi, Pedagang Salahkan Bulog karena...

1 hari lalu

Harga Beras Masih Tinggi, Pedagang Salahkan Bulog karena...

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengungkapkan kenaikah harga beras bermula dari kesalahan Perum Bulog. Simak penjelasannya.


Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Hantu Inflasi 2023, Berikut Sederet Pernyataannya

Sejak 2022, Menkeu Sri Mulyani Indrawati getol bicara soal inflasi di Indonesia. menurutnya, fenomena ini berpeluang terjadi akibat resesi global 2023


Beda Jauh Hitungan Cost Overrun Kereta Cepat RI dan Cina, Stafsus Erick Thohir Beberkan Sebabnya

2 hari lalu

Beda Jauh Hitungan Cost Overrun Kereta Cepat RI dan Cina, Stafsus Erick Thohir Beberkan Sebabnya

Stafsus Erick Thohir, Arya Sinulingga membeberkan penyebab beda jauh cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Indonesia dan Cina.


Pendaftaran Relawan Bakti BUMN Batch III Segera Tutup, Simak Jadwalnya

2 hari lalu

Pendaftaran Relawan Bakti BUMN Batch III Segera Tutup, Simak Jadwalnya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan segera menjalankan Program Bakti BUMN Batch III yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 hingga 10 Maret 2023.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

2 hari lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Jumlah Bandara Internasional Dipangkas Setengahnya, Erick Thohir: Jangan Ada Pemborosan Baru

2 hari lalu

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas Setengahnya, Erick Thohir: Jangan Ada Pemborosan Baru

Pemerintah berencana menghapus jumlah bandara kategori internasional yang semula berjumlah 32 menjadi tersisa 14 hingga 15 atau setengah dari jumlahnya.


Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

3 hari lalu

Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

Ajang F1 Powerboat menjadi buah bibir karena perhelatan akbar kelas dunia ini semakin mendekati waktu pelaksanaannya. Simak profil lengkapnya.


Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

3 hari lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


F1 Powerboat di Danau Toba Ditargetkan Ciptakan Dampak Ekonomi Rp 250 Miliar

4 hari lalu

F1 Powerboat di Danau Toba Ditargetkan Ciptakan Dampak Ekonomi Rp 250 Miliar

F1 Powerboat World Championship (F1 H2O) yang akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, diharapkan bisa berdampak ekonomi cukup besar.