Peneliti BRIN Nilai Jabatan Kepala Otorita IKN Bisa Jadi Batu Loncatan

Kapal Motor Penumpang (KMP) Manggani melintas di Teluk Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 5 Februari 2022. Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa pilihan transportasi, salah satunya kapal ferry yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Kariangau Balikpapan-Pelabuhan Ferry Penajam lalu dilanjutkan jalur darat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menjelaskan alasan munculnya tafsir seorang menteri bisa merangkap jabatan sebagai Kepala Otorita IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara.

Tafsiran ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi. Dia menyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 (b) Undang-undang IKN bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan Kepala Otorita IKN bisa dirangkap oleh menteri.

Menurut Wasisto, pernyataan yang disampaikan PPP sebagai respons cepat partai dalam melihat betapa posisi Kepala Otorita IKN amat strategis. Ia menilai hal itu bisa dioptimalkan untuk mendongkrak suara menjelang Pemilu 2024.

"Secara simbolis jabatan Kepala Otorita IKN itu memang prestisius karena menjadi orang nomor dua setelah presiden. Segi simbolis tersebut yang berpeluang dalam merebut suara dalam Pemilu 2024 ," kata Wasisto saat dihubungi, Senin 21 Februari 2022.

Meskipun dari penyelenggaraan demokrasi di kawasan tersebut tidak seramai di DKI Jakarta, namun Wasisto menilai potensi untuk meraup suara di Pemilu 2024 cukup besar jika sukses memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

"Permasalahan seperti tidak ada Pemilukada maupun heterogenitas (masyarakat) itu bisa dikesampingkan. Yang jelas adalah menduduki posisi Kepala Otorita IKN bisa menjadi batu loncatan politik terlebih jika IKN itu sudah terlihat progress fisiknya," ucapnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, jabatan Kepala Otorita IKN memang belum teruji legitimasinya secara politis. Namun, karena kapasitasnya yang setara dengan menteri, Wasisto menilai posisinya bakal menjadi perhatian masyarakat.

"Secara politis, jabatan Kepala Otorita IKN belumlah teruji legitimasinya karena IKN saja masih proses. Namun secara simbolis, jabatan itu memang prestisius karena menjadi orang nomor dua setelah presiden," tegasnya.

Wasisto menduga pernyataan dari kader partai tersebut tidak lepas dari posisi Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang juga sebagai Kepala Bappenas. Ia menilai Bappenas merupakan mitra strategis pembangunan ibu kota negara. 

"Perwakilan pemerintah yang bekerja bersama DPR dalam menyusun dan mengesahkan UU IKN ini. Oleh karena itulah muncul tafsiran sepihak seperti itu," ujar Wasisto soal jabatan Kepala Otorita IKN.

Baca: PPP Dianggap Ajukan Suharso Monoarfa Jadi Kepala Otorita IKN 

ARRIJAL RACHMAN






Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

3 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

4 jam lalu

Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

Generasi Y dan gen Z yang semakin sadar politik dan akan mendominasi pemilu 2024, benarkah begitu?


Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

6 jam lalu

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan TNI dan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

7 jam lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

19 jam lalu

Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz bergabung dengan PSI. Dia menjabat Wakil Ketua DPW PSI DKI.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

23 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Ramai Kasus Internal, Kepala BRIN: Arahan Megawati Jalan Terus

1 hari lalu

Ramai Kasus Internal, Kepala BRIN: Arahan Megawati Jalan Terus

Dalam rapat 31 Januari lalu, Komisi VII meminta pemerintah untuk segera mencopot Kepala BRIN.


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Peneliti BRIN Sebut Penghapusan Jabatan Gubernur Tak Mungkin Dilakukan

1 hari lalu

Peneliti BRIN Sebut Penghapusan Jabatan Gubernur Tak Mungkin Dilakukan

Peneliti BRIN Nyimas Latifah Letty Aziz mengatakan soal penghapusan jabatan gubernur tak mungkin dilakukan. Perpanjangan tangan pemerintah pusat.


Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

1 hari lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.