INFO NASIONAL– Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama 2022 mulai disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Guna percepatan pencairan dana BPNT Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia untuk mengantarkan dana hingga ke rumah penerima (door to door).“Pencairan dana BPNT ini serentak mulai Minggu, 20 Februari 2022, Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT melibatkan PT Pos Indonesia," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, di Jakarta, Minggu 20 Februari.
Mensos mengatakan BPNT tahap pertama dalam bentuk uang tunak sejumlah Rp 200 ribu per bulan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret. “Sehingga yang diterima KPM uang sejumlah Rp 600 ribu. Kemudian penyaluran tahap pertama ditargetkan total penerima 18,8 juta KPM di seluruh indonesia,” ujarnya.
Direktur Keuangan dan Bisnis Jaringan Pos Indonesia, Charles Sitorus, mengatakan ada instruksi melalui ratas, dari Presiden Joko Widodo, bahwa program saat ini bantuan sembako, bukan lagi penyebutan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karena saat ini bantuan yang diberikan secara tunai, bukan non tunai.
"Pos Indonesia harus menyelesaikan penyaluran dalam waktu 14 hari. Kami bekerja cepat untuk 18,8 juta (KPM),"katanya. Perkembangan ini menjadi sinyalemen positif bagi Pos Indonesia karena yang didasari performa sebelumnya. Menurutnya, Pemerintah menginginkan dana tersebut segera dipergunakan masyarakat. Karenanya digunakan metode langsung diterima oleh masyarakat.
"Model pengantaran kita lengkapi, yang membuat kita berbeda adalah ada kelengkapan kita melakukan foto, dan taging dari lokasi rumah. Jadi kami masukkan dalam dashboard. Yang kedua adalah biometrik, artinya face recognition yang aplikasinya terkoneksi dengan Dinas Dukcapil," kata Charles.
Dengan melakukan sejumlah metode tersebut, Kemensos juga mendapat pemutakhiran data dari Pos. Ini membedakan dengan yang lain. Datadilengkapi foto rumah si penerima dan geotaging-nya, sehingga tahu posisi atau lokasi dengan tepat.
EVP Regional 2 Jakarta PT Pos Indonesia Arifin Muchlis mengatakan khusus di wilayah regional 2 Jakarta, KPM yang menerima sebanyak 650.533. Penyaluran BPNT dilakukan dengan diantarkan secara langsung oleh petugas Pos ke rumah KPM (door to door), pembayaran melalui komunitas, dan pembayaran melalui Kantor Pos.
Menurut Arifin, BPNT didistribusikan melalui aplikasi PGC (Pos Giro Cash). Saat pendistribusian di kecamatan Lebak Bulus, para juru bayar Pos Indonesia melakukan validasi penerima (KPM) dengan metode foto menggunakan face recognition, kemudian dilakukan geo tagging, dan memotret rumah KPM.
Kepada para KPM, Kemensosdan Pos Indonesia selalu mengimbau untuk menggunakan dana bantuan yang diterima sebaik mungkin. "Hendaknya dibelanjakan untuk membeli sembako, tidak untuk beli pulsa atau rokok. Sehingga diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19," ujarnya.
Harapan tersebut tak meleset. Sebab, KPM yang menerima bantuan BPNT benar-benar terbantu. KPM Rohaedah beryukur menerima BPNT untuk tiga bulan senilai Rp 600 ribu."Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan bantuan ini. Uang ini bisa untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-sehari keluarga. Selama pandemi, suami saya yang bekerja sebagai buruh cuci motor tidak ada pemasukan lagi,” ujar warga Pondok Labu, Jakarta Selatan ini. BPNT juga dirasakan manfaatnya oleh KPM Sainah. Untuk menopang hidup, warga Pondok Labu ini hanya mengandalkan uang pemberian anaknya.
Sebelumnya saat mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos menekankan BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Mensos mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. "Di Perpres, penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," katanya beberapa waktu yang lalu.
Dengan kepastian pencairan bantuan tunai diharapkan dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang-barang kebutuhannya. Untuk meningkatkan akurasi salur bansos Mensos terus melakukan pembaruan data setiap bulan karena data kependudukan selalu dinamis.
“Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya," katanya. Karena itu, Mensos meminta pemerintah daerah terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dan melalukan singkronisasi dengan data Kementerian Dalam Negeri.(*)
