Kata Staf KSP soal Kepala Otorita IKN Dipilih Tanpa Pilkada

Editor

Amirullah


TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menerangkan ada alasan khusus mengapa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan pemilihan Kepala Otorita IKN tanpa pemilu seperti kepala daerah lainnya. Khusus untuk Kepala Otorita IKN, pemilihannya merupakan hak prerogatif Presiden dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama DPR RI.

Menurut Wandy, Kepala Otorita IKN bakal menghadapi berbagai macam tantangan dalam membangun Ibu Kota baru. Sehingga, kinerjanya harus fokus dan tidak boleh terganggu oleh urusan lain, seperti masalah politik.

"Supaya Kepala Otorita memfokuskan energinya untuk menangani kompleksitas kota modern. Jangan terlalu diberikan beban lain-lain lagi," ujar Wandy saat dihubungi Tempo, Senin, 21 Februari 2022.

Selain itu, Wandy mengatakan Kepala Otorita IKN bakal bekerja dengan model kepemimpinan city manager. Cara ini dipilih setelah pihaknya melakukan kajian mendalam tentang model kepemimpinan yang bisa berjalan efektif dan meminimalkan gangguan pembangunan kota modern.

Lebih lanjut, Wandy mengatakan nantinya Otorita IKN tidak akan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nantinya Kepala Otorita IKN bakal melakukan koordinasi dan meminta persetujuan penggunaan anggaran langsung kepada DPR RI.

"Tidak ada DPRD, karena itulah sifat kekhususan dari Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Basis kekhususannya itu ada di konstitusi pasal 18B ayat 1," kata Wandy.

Dalam Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa, 15 Februari 2022, pemilihan Kepala Otorita IKN dan seorang wakilnya merupakan hak prerogatif presiden dan tidak akan dilakukan melalui pemilihan umum.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 5 ayat 4 UU tersebut.

Adapun masa kerja Kepala Otorita IKN adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Presiden. Kepala Otorita IKN juga dapat dicopot sebelum masa jabatannya habis oleh Presiden. Dalam aturan ini Presiden Jokowi juga harus sudah menentukan Kepala Otorita IKN minimal dua bulan setelah UU tentang IKN terbit.

Meski ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, Kepala Otorita IKN nantinya bakal memilki hak untuk membuat regulasi di daerah yang dipimpinnya. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, pembentukan peraturan IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.

M JULNIS FIRMANSYAH






Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

3 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Pemuda Muhammadiyah Usulkan Jokowi Bapak Perintis Indonesia Maju

4 jam lalu

Pemuda Muhammadiyah Usulkan Jokowi Bapak Perintis Indonesia Maju

Sunanto penyebut usulan Bapak Perintis Indonesia Maju ini merupakan apresiasi atas warisan dari pemerintahan Jokowi.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

2 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Akademisi Berkontribusi dalam Pembangunan IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong peran aktif dan kontribusi pakar atau akademisi untuk bersama-sama membahas isu strategis kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

3 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

3 hari lalu

Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan sudah membangun sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

4 hari lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Insentif Pajak untuk Investor IKN

4 hari lalu

Insentif Pajak untuk Investor IKN

Pemerintah kembali memberikan insentif kepada calon investor Ibu Kota Negara atau IKN, kali ini berupa insentif pajak.


Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

5 hari lalu

Sejumlah Fakta Seputar Rumah Menteri di IKN yang Telan Biaya Rp 537,1 Miliar

Rumah tapak jabatan menteri yang akan dibangun di IKN menelan biaya Rp 537,1 Miliar. Seperti apa fakta rumah tapak jabatan menteri itu? Simak deretan faktanya.


Terkini: Viral Petani Tomat Buang Hasil Panen, Sandiaga Sebut Healing Tanpa Kepala Pening Cukup ke Bali

5 hari lalu

Terkini: Viral Petani Tomat Buang Hasil Panen, Sandiaga Sebut Healing Tanpa Kepala Pening Cukup ke Bali

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 25 Januari 2022 dimulai dari tanggapan Kementerian Pertanian atas video viral petani yang membuang


Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

5 hari lalu

Bahlil Sebut Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Sudah Rampung: Udah Diteken

Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan RPP yang berisi pemberian izin usaha dan kemudahan berusaha di IKN telah rampung dibahas. Kapan diumumkan?