PPP Dianggap Ajukan Suharso Monoarfa Jadi Kepala Otorita IKN

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Bappenas/Kepala PPN Suharso Manoarfa

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Fraksi PPP terhadap Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengenai Kepala Otorita IKN boleh dijabat seorang menteri dianggap sebagai bentuk manuver politik semata.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menjelaskan, tafsiran PPP terhadap Pasal 4 ayat 1 (b) UU IKN itu hanya sebagai upaya mereka mendorong Presiden Joko Widodo memilih Suharso Monoarfa menjadi Kepala Otorita IKN.

Sebab, Suharso yang merupakan Ketua Umum PPP tengah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas. Dia juga telah lama berkecimpung menyiapkan seluruh proses pembangunan IKN ini.

"Kelihatan arahnya ke sana. PPP kelihatan ingin ketumnya Suharso menjadi Kepala Otorita IKN. Itu kan keinginan PPP dan namanya juga usulan dan usaha, sah-sah saja," kata dia saat dihubungi, Senin, 21 Februari 2022.

Meski begitu, dia menilai, keinginan PPP ini tidak akan banyak digubris oleh Kepala Negara. Sebab, penunjukkan Kepala Otorita IKN terhadap calon dari partai tertentu, menurut Ujang, hanya akan memicu konflik kepentingan di antara partai koalisi.

"Jika Suharso diangkat itu akan memicu protes partai-partai koalisi Jokowi. Nanti PDIP minta, begitu juga Gerindra, Golkar dan lain-lain. Itu akan perang di internal koalisi," paparnya.

Untuk itu, Ujang meyakini, kriteria yang akan dipilih Jokowi untuk menentukan Kepala Otorita IKN nantinya hanya akan didasari pada dua aspek. Pertama berkaitan dengan kedekatannya, dan kedua mengenai visi yang searah dengan pemerintahannya saat ini.

"Jadi kecil kemungkinannya tunjuk menteri yang rangkap jadi kepala otorita IKN. Kalau Suharso dipilih dan rangkap jabatan, bagaimana logikanya, kepala otorita itu pejabat setingkat menteri, lalu yang diangkat menteri, lucu," tegas Ujang.

Sebagai informasi, Pasal 4 UU IKN menyebut, Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara. Menurut tafsir PPP, pasal ini membolehkan Kepala Otorita dijabat oleh menteri.

"Dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, lewat keterangannya, Ahad, 20 Februari 2022.

ARRIJAL RACHMAN






Anak Haji Lulung dan Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad Mundur dari PPP

10 jam lalu

Anak Haji Lulung dan Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad Mundur dari PPP

Anak Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana sempat menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta selama 9 bulan, sebelum mengundurkan diri.


Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

12 jam lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

14 jam lalu

PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

Sandiga juga meminta agar tidak ada lagi pertanyaan yang menyebut dirinya bakal pindah ke PPP.


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

15 jam lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

16 jam lalu

PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

Dukungan untuk Erick Thohir menguat di internal PPP. Menurut Arsul Sani, bisa sebagai capres atau cawapres.


Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

20 jam lalu

Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono berbicara soal isu penundaan pemilu di KIB dan Jokowi 3 periode.


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

22 jam lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.


Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

23 jam lalu

Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi seputar Pemilu 2024.


Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

1 hari lalu

Muhammad Mardiono Singgung Kemungkinan Penundaan Pemilu

Muhammad Mardiono mengklaim antusiasme masyarakat terhadap Pemilu 2024 masih dingin.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

2 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.