Pelapor Korupsi di Cirebon Jadi Tersangka, MAKI akan Ajukan Eksaminasi

Editor

Amirullah

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sejumlah uang dolar Singapura, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. Boyamin menyerahkan uang 100 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 1,08 miliar ke KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan akan mengajukan eksaminasi kepada Kejaksaan Agung terkait dengan pelapor kasus korupsi yang jadi tersangka.

Kasus itu menimpa Nurhayati, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang mengungkap kasus kerugian negara sebesar Rp 800 juta dari 2018-2020.

“Saya akan membuat laporan kepada Kejaksaan Agung untuk eksaminasi, karena menurut informasi yang ada itu petunjuk dari Kejaksaan Negeri, jadi harus eksaminasi,” ujar dia saat dihubungi pada Ahad, 20 Februari 2022.

Eksaminasi adalah pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan jaksa atau putusan pengadilan (hakim). Atau yang juga sering disebut legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa.

Dengan diajukannya eksaminasi, Boyamin melanjutkan, dia berharap agar status tersangka Nurhayati diturunkan. Kalau pun nanti diproses lebih lanjut, bisa dihentikan penuntutannya, sehingga tidak diproses ke pengadilan,

“Ini sarana yang paling efektif. Saya laporkan ke atasannya, yaitu kepada Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus,” tutur Boyamin.

Dia menilai menjadikan tersangka pelapor kasus korupsi, seperti kasus Nurhayati, sebagai kemuduran dalam penanganan kasus korupsi. “Ini kita kembali ke zaman dulu. Berarti cara pengungkapan kasus korupsinya bagi saya ini kembali ke masa purbakala,” ujar dia.

Menurutnya, saat ini pemberantasan korupsi sudah dilakukan dengan cara modern, yaitu dengan cara kerja sama. Bisa mengajak para justice collaborator atau whistleblower untuk mengungkap sebuah kasus. Caranya dengan melindungi mereka, bila perlu merahasiakan identitas mereka.

“Negara maju seperti itu. Untuk menangkap kepala mafia, maka yang diajak kerja sama wakilnya dengan syarat wakilnya tidak dijadikan tersangka,” katanya.

Boyamin melanjutkan, tanpa peran Nurhayati, kasus korupsi di Desa Citemu tidak akan terbuka. Selain itu, jika bicara Pasal 51 dalam KUHP, orang yang menjalankan perintah jabatan tidak bisa dipidana, sebagaimana kasus Nurhayati, yang disebut menjalankan perintah jabatan dengan cara dipaksa.






Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

5 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

12 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

15 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

1 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

1 hari lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

2 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Kuasa Hukum Richard Eliezer Sebut Jaksa Galau Tuntut Kliennya 12 Tahun

3 hari lalu

Kuasa Hukum Richard Eliezer Sebut Jaksa Galau Tuntut Kliennya 12 Tahun

Kuasa hukum Richard Eliezer menyinggung soal dilema yuridis yang disampaikan jaksa dalam replik.


Ayah dan Ibu Richard Eliezer Hadir saat Pembacaan Duplik Hari ini

3 hari lalu

Ayah dan Ibu Richard Eliezer Hadir saat Pembacaan Duplik Hari ini

Ayah dan ibu Richard Eliezer menghadiri pembacaan duplik anaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

3 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.