Pimpinan DPR Ingatkan Persoalan Tahu Tempe Bisa Tambah Kemiskinan

Reporter

Editor

Amirullah

Pembuat tahu beristirahat di tempat kerjanya ketika melakukan mogok produksi di pabrik tahu di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu, 19 Februari 2022. Sejumlah pekerja pembuat tempe dan tahu di Indramayu melakukan aksi mogok produksi hingga Rabu, 23 Februari 2022, sebagai respon terhadap harga kedelai yang terus merangkak naik hingga Rp12.000 per kilogram. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan DPR meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, tidak terus-menerus membiarkan persoalan harga kedelai yang tinggi. Sebab, dampaknya langsung pada produksi tahu tempe.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, tahu dan tempe merupakan makanan seluruh lapisan masyarakat dan merupakan sektor usaha yang bisa dimasuki masyarakat bawah dengan mudah. Mereka bisa memproduksi produk olahan kacang kedelai itu.

Karena itu, dia melanjutkan, jika fluktuasi harga dan kenaikan harga kacang kedelai yang terus menerus dibiarkan, maka dapat mengganggu lapangan kerja dan lapangan usaha masyarakat. Ujung-ujungnya akan kembali menciptakan kemiskinan baru jika tak cepat direspons.

“Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, semua pihak khususnya pemerintah, untuk bekerja lebih sungguh-sungguh agar kemiskinan tak terus naik,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Februari 2022.

Di sisi lain, Gobel mengatakan, akibat kenaikan harga kacang kedelai secara terus menerus, terbukti kini jumlah pengrajin tahu dan tempe terus berkurang, khususnya pengrajin kecil. Padahal pemerintah sudah tidak mengenakan bea masuk terhadap komoditas kacang kedelai.

Oleh sebab itu, dia menekankan, masalah kacang kedelai, ini harus dicarikan solusi yang lebih permanen. Hal itu membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan bisa fokus pada ketahanan stok.

“Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan kacang kedelai berasal dari impor. Karena itu, Kementerian Perdagangan harus bisa mengatur stok agar tak mudah diterjang fluktuasi harga internasional maupun oleh situasi perdagangan internasional,” tegas dia.

Sementara itu, kata dia, Kementerian Pertanian, dapat mendorong program yang sistematis agar Indonesia bisa berswasembada kacang kedelai. Walaupun kacang kedelai merupakan tanaman subtropis, namun tanaman itu dinilainya masih bisa berkembang dengan baik di Indonesia, terutama dengan pemanfaatan teknologi.

“Manfaatkan teknologi dan kuatkan riset. Indonesia juga sudah menjadi eksportir edamame. Hal itu membuktikan bahwa tanah Indonesia bisa untuk tanaman kedelai. Ingat, produk olahan kedelai telah menjadi makanan nasional seperti tahu, tempe, bahkan kecap,” paparnya.

Sebagai informasi, para produsen tahu dan tempe sudah mulai melakukan sweeping terhadap produsen yang masih membuat tempe menjelang mogok produksi untuk memprotes kenaikan harga kedelai.

Mogok produksi mulai 21 hingga 23 Februari ini dilakukan produsen supaya Kementerian Perdagangan turun tangan dengan melakukan intervensi atas tingginya harga kedelai impor. Pada saat ini, harga bahan baku tempe dan tahu mencapai Rp12.000 per kilogram. Padahal, harga kedelai impor sebelumnya hanya Rp 9.500 sampai Rp10.000 per kg.

ARRIJAL RACHMAN






Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

22 menit lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 jam lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

4 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

6 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

7 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

12 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

18 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

20 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

22 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

23 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.