Survei Indikator Politik: 71 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Jokowi

Presiden Joko Widodo melambaikan tangan usai meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seksi I Binjai-Pangkalan Brandan ruas Binjai-Stabat di Langkat, Sumatera Utara, Jumat 4 Februari 2022. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Binjai-Stabat sepanjang 11,8 km) yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan hasil survei online terbarunya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga awal 2022. Hasilnya, mayoritas mengaku cukup puas atas kinerja Jokowi.

Proses survei online itu dilakukan pada 15 Januari 2022 hingga 17 Februari 2022 melalui empat tahapan utama, yaitu rekrutmen sampel secara acak, pemberian kode akses uni, screening dan terakhir web interviewing.

Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat telepon pintar atau smartphone. Besarannya sekitar 69 persen dari total populasi nasional.

Dari total populasi itu, dipilih secara acak 626 responden yang mengisi kuesioner secara online atau computer assisted web interviewing. Margin of error survei sekitar 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IDI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari survei online ini 20 persen menyatakan sangat puas dab 51 persen cukup puas. Sedangkan yang menjawab kurang puas 20,9 persen dan tidak puas sama sekali 3,9 persen.

"Mereka yang puas dan sangat puas, kalau kita gabung itu sekitar 71 persen. Yang kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi sekitar 25 persen kalau dibulatkan," paparnya saat konferensi pers secara daring, Ahad, 20 Februari 2022.

Berdasarkan gendernya, dia melanjutkan, mayoritas yang menyatakan cukup atau sangat puas terhadap kinerja Kepala Negara adalah perempuan dengan angka 75 persen. Sedangkan dari sisi usianya mayoritas kurang atau sama dengan 21 tahun 79,6 persen.

Dari etnisnya, yang menyatakan cukup atau sangat puas mayoritas berasal dari Madura dengan angka sebesar 92,2 persen. Diikuti dengan Batak sebesar 84,7 persen, Melayu 77,8 persen dan Jawa sebanyak 76,9 persen.

Mayoritas responden yang menyatakan cukup atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi berasal dari agama protestan atau katolik sebesar 92,5 persen dan Islam 68,2 persen. Pendidikannya mayoritas adalah SLTP sebesar 77,4 persen dan SLTA sebesar 73,6 persen.

Pekerjaan responden yang menyatakan cukup atau sangat puas pun mayoritas adalah petani dengan angka sebesar 77,1 persen, masih sekolah atau kuliah 76,2 persen, ibu rumah tangga 75,1 persen dan wiraswsta atau pengusaha maupun buruh 72,4 persen.

Jika dibandingkan dengan survei tatap muka yang telah dilakukan pada Desember 2021, Burhan menyatakan survei online ini tidak jauh berbeda. Sebab, hasil survei tatap muka hasilnya 71,4 persen menyatakan cukup atau sangat puas 27,8 persen kurang atau tidak puas.

"Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden tatap muka dengan survei online. Kita cross tabulasi berdasarkan demografi juga secara umum tidak ada," paparnya.

Baca: Survei Indikator Politik: 66,8 Persen Responden Khawatir Terpapar Omicron






Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

26 menit lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

1 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

2 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

2 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

2 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

3 jam lalu

Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

Empal gentong jadi kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Udang. Inilah restoran empal yang terjamin kenikmatannya, pernah dikunjungi presiden Indonesia.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

3 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

4 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

5 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

Presiden Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Ia sebelumnya bicara soal kebebasan pers menjelang pemilu.


Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

6 jam lalu

Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

Jokowi menerima usulan penggelontoran Dana SDM Desa. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan PP tentang itu. Apa itu Dana SDM Desa?