Pelapor Korupsi Dana Desa di Cirebon Jadi Tersangka, Ini Kata MAKI

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan berkas saat menyerahkan pengajuan berkas uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 31 Mei 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi kabar soal pelapor kasus korupsi dana desa Nurhayati, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, yang menjadi tersangka. Menurutnya, hal itu menjadi kemunduran dalam hal pemberantasan korupsi.

Nurhayati, telah mengungkap kasus dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp 800 juta dari 2018-2020. “Kalau misalkan kejadiannya seperti di Kabupaten Cirebon ini, ini kita kembali ke zaman dulu. Berarti cara pengungkapan kasus korupsinya bagi saya ini kembali ke masa purbakala,” ujar dia saat dihubungi pada Minggu, 20 Februari 2022.

Menurutnya, saat ini sudah modern dalam melakukan pemberantasan korupsi, yaitu dengan cara kerja sama. Bisa mengajak para justice collaborator atau whisleblower untuk mengungkap sebuah kasus, dan tentu dengan melindunginya, bila perlu dirahasiakan identitasnya.

“Negara maju seperti itu. Untuk menangkap kepala mafia, maka yang diajak kerja sama wakilnya dengan syarat tidak dijadikan tersangka,” katanya.

Boyamin melanjutkan, tanpa peran Nurhayati kasus korupsi di Desa Citemu tidak akan terbuka. Selain itu, jika bicara Pasal 51 dalam KUHP, orang yang menjalankan perintah jabatan tidak bisa dipidana, dan menurut informasi Nurhayati adalah orang yang menjalankan perintah jabatan dengan cara dipaksa.

Nurhayati sebagai bendahara desa sesuai tupoksi, di mana dalam mencairkan uang (dana desa) di Bank BJB sudah mendapatkan rekomendasi Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), seharusnya yang bersangkutan tidak boleh dipidana.

Menurut Boyamin, seharusnya hukum di Indonesia melindungi Nurhayati. “Tapi terus terang saya kaget, karena saya sebenarnya biasa kok dalam konteks ini melaporkan kasus-kasus korupsi, tapi tetap melindungi whisleblower untuk tidak dijadikan tersangka,” tutur Boyamin.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, orang yang melaporkan sebuah kasus itu harus dilindungi. Apa lagi, kata dia, Nurhayati adalah orang yang benar-benar berada di posisi sebagai saksi yang bersedia melaporkan dan membongkar kasus korupsi itu.

“Soal kemudian duitnya diduga ditilep kepala desanya ya itu tanggung jawab kepala desanya.”

Boyamin menyebut seharusnya Nurhayati mendapatkan apresiasi, jika perlu penghargaan karena sudah menyelamatkan uang negara. “Dia juga berhak mendapatkan premi maksimal Rp 200 juta,” katanya lagi.

Baca: LPSK Anggap Pelapor Kasus Korupsi Dijadikan Tersangka Preseden Buruk






Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

9 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Mahasiswa UI Meninggal Jadi Tersangka, Bagaimana Proses Penetapan Tersangka Kecelakaan?

2 hari lalu

Mahasiswa UI Meninggal Jadi Tersangka, Bagaimana Proses Penetapan Tersangka Kecelakaan?

Mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Polri menyita perhatian. Menurut hukum yang berlaku, bagaimana prosedur penetapan tersangka?


Kecelakaan di Lokasi Tambang Milik PT Timah Tewaskan 2 Pekerja, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

4 hari lalu

Kecelakaan di Lokasi Tambang Milik PT Timah Tewaskan 2 Pekerja, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Penyidik Polres Bangka Selatan belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya dua orang pekerja di lokasi penambangan milik PT Timah.


Usut Ulang Kasus Mahasiswa UI Tersangka, Kapolda Metro akan Panggil Lagi Keluarga Korban

4 hari lalu

Usut Ulang Kasus Mahasiswa UI Tersangka, Kapolda Metro akan Panggil Lagi Keluarga Korban

Polda Metro Jaya berencana memanggil ulang keluarga mahasiswa UI yang tewas ditabrak.


Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka Dulu, Baru Polisi Bentuk Tim Setelah Diperintahkan Kapolri

4 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka Dulu, Baru Polisi Bentuk Tim Setelah Diperintahkan Kapolri

Polda Metro Jaya baru membentuk tim untuk mengusut ulang kasus mahasiswa UI yang tewas ditabrak mobil pensiunan polisi.


Kompolnas Usul Dirlantas Polda Metro Jaya Periksa Saksi Ahli untuk Kasus Tabrakan Mahasiswa UI

5 hari lalu

Kompolnas Usul Dirlantas Polda Metro Jaya Periksa Saksi Ahli untuk Kasus Tabrakan Mahasiswa UI

Kompolnas menyarankan supaya ada pemeriksaan dalam kasus mahasiswa UI tewas oleh ahli soal korban yang dibiarkan selama 30 menit dengan luka tabrak.


Bentuk Tim Konsultasi dan Asistensi Kasus Mahasiswa UI Tewas, Kapolda Metro Jaya: Bukan TGPF

5 hari lalu

Bentuk Tim Konsultasi dan Asistensi Kasus Mahasiswa UI Tewas, Kapolda Metro Jaya: Bukan TGPF

Tim ini dibentuk setelah Polda Metro Jaya menerima banyak protes karena mahasiswa UI yang tewas itu ditetapkan sebagai tersangka.


Pengamat Kritik Prematurnya Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak

5 hari lalu

Pengamat Kritik Prematurnya Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak

Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mengkritik penetapan tersangka terhadap mahasiswa UI yang tewas ditabrak mobil pensiunan polisi.


Polda Metro Jaya Tersangkakan Mahasiswa UI yang Meninggal, NasDem: Abaikan Perintah Kapolri

6 hari lalu

Polda Metro Jaya Tersangkakan Mahasiswa UI yang Meninggal, NasDem: Abaikan Perintah Kapolri

Taufik Basari menilai Polda Metro Jaya mengabaikan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus secara humanis.


Bentuk Tim Cari Fakta Kasus Mahasiswa UI Tewas Jadi Tersangka, Kapolda Metro: Semoga Rasa Keadilan Bisa Diperoleh

6 hari lalu

Bentuk Tim Cari Fakta Kasus Mahasiswa UI Tewas Jadi Tersangka, Kapolda Metro: Semoga Rasa Keadilan Bisa Diperoleh

Kapolda berharap dari kerja tim pencari fakta mahasiswa UI tewas jadi tersangka ini ada rasa keadilan dan keluarga korban mendapat kepastian hukum.