PPP Bilang Peluang Kepala Otorita IKN Bisa Dirangkap Menteri

Reporter

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi wajib menunjuk Kepala Otorita IKN paling lambat dua bulan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara diundangkan. UU IKN diundangkan pada 15 Februari 2022. 

Dalam UU tersebut diatur, penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang wakil.
 
Pasal 4 UU IKN menyebut, Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara. Menurut tafsir Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pasal ini membolehkan Kepala Otorita dijabat oleh menteri.
 
"Dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, lewat keterangannya, Ahad, 20 Februari 2022.
 
Dia melihat peluang Kepala Otorita dijabat menteri sangat terbuka bagi kementerian terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa--yang juga merupakan Ketua Umum PPP atau menteri lainnya yang ditunjuk.
 
"Tapi semua keputusan tentu tergantung pilihan dari Presiden Jokowi, apakah menunjuk Kepala Otorita IKN atau menunjuk salah satu menteri untuk merangkap Kepala Otorita. Yang jelas peluang itu sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN," ujar dia.
 
Salah seorang sumber di Istana menyebut, calon Kepala Otorita sejauh ini tak jauh-jauh dari kriteria dan nama-nama yang pernah disebut Jokowi. Namun, kata sumber tersebut, kondisi bisa saja berubah sesuai perkembangan.
 
Pada Maret 2020 lalu, Jokowi sempat menyebut empat nama kandidat Kepala Otorita. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro; dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana.

Selanjutnya: Nama Ridwan Kamil mencuat...






Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

25 menit lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

1 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

1 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

1 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Ridwan Kamil Kasih Restu Atalia Praratya Maju Pilwakot Bandung 2024, Ini Profilnya

2 jam lalu

Ridwan Kamil Kasih Restu Atalia Praratya Maju Pilwakot Bandung 2024, Ini Profilnya

Atalia Praratya atau Bu Cinta ini masuk bursa Pilwalkot Bandung 2024, begini profil istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

3 jam lalu

Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

Surya Paloh menyebut modal kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar.


Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

3 jam lalu

Digaji Rp 172,7 Juta per Bulan, Ini Harta Kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN

Kepala Otorita IKN digaji Rp 172,7 juta perbulan. Ini Harta kekayaan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN.


Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

3 jam lalu

Punya Deposit Puluhan Juta Kubik Pasir Erupsi Semeru, Lumajang Tawarkan untuk Proyek IKN

Perusahaan Daerah (PD) Semeru menawarkan pasir Semeru kepada PT Adhi Karya sebagai pihak yang menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

4 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Nasib Megaproyek Food Estate Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani

4 jam lalu

Nasib Megaproyek Food Estate Humbang Hasundutan Usai Terbengkalai Ditinggalkan Petani

Proyek food estate di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kini terbengkalai dan ditinggalkan para petani.