Pakar Hukum Minta KPK Lebih Fokus pada Kinerja: Jangan Banyak Gimik

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu seharusnya menjadi institusi hukum yang strategis dan diandalkan. Namun, kata dia, saat ini komisi antirasuah itu digerogoti oleh perilaku dari organnya sendiri dengan adanya program yang cenderung gimik.

Seperti diketahui, KPK baru-baru ini meluncurkan lagu mars dan himne yang diciptakan oleh Ardina Safitri, istri dari Ketua KPK Firli Bahuri. Hal itu dinilai sebagai gimik oleh beberapa pegiat korupsi.

“Ini merupakan bagian dari hal yang dipertontonkan di panggung KPK sendiri, dan menimbulkan reaksi keresahan dan kritik tajam dari masyarakat,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 20 Februari 2022.

Azmi menilai perilaku itu cenderung membuat KPK mengalami kemerosotan, padahal masih banyak tugas penting lainnya. Menurutnya, daripada kampanye dan sosialisasi yang muatan dan kesannya lebih pada gimik mestinya Ketua KPK lebih fokus pada beberapa kasus yang belum tuntas.

Misalnya, dia mencontohkan, kasus etik pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, yang beririsian dengan perbuatan pidana. Selanjutnya kegagalan KPK menangkap Harun Masiku yang sudah 2 tahun, termasuk laporan rekening-rekening yang diduga bermasalah yang ditemukan PPATK atau BPK.

“Ini PR yang lebih urgent, kok masih belum tuntas, seolah KPK mempertontonkan kegagalannya sendiri dalam menjaga penegakan hukum,” katanya.

Menurut Azmi, KPK seharusnya bisa mengungkap corruption related crimes yang dimaknai sebagai kejahatan lain yang berkaitan dengan korupsi kejahatan ekspor fiktif, pengiriman barang dengan memalsu dokumen, serta bisa saja terjadi gratifikasi pada oknum pejabat. Dia meminta agar KPK menangkap oknum kejahatan itu, termasuk atensi KPK di bidang kejahatan perpajakan serta yang berkaitan dengan proses perkembangan ekonomi.

“Semestinya capaian KPK dapat lebih optimal di bidang pengungkapan kejahatan-kejahatan dengan karakteristik seperti itu,” tutur dia. 

Namun, Azmi melanjutkan, keadaan KPK saat ini menimbulkan banyak pertanyaan dari publik, termasuk menjadi tolak ukur indikator fase suatu kemunduran KPK yang menuju pelemahan dalam penegakan hukum. Apalagi, dia berujar, keberadaan Dewan Pengawas diketahui tidak dapat maksimal dalam menerapkan fungsinya, seperti dalam kasus Lili Pintauli.

Dia menyebutkan bahwa hal itu merupakan penyelewengan dari fungsi Dewan Pengawas karena terkesan pasif dan tidak menuntaskan persoalan.

Menurutnya, apabila KPK dengan irama begini dibiarkan dan tidak menyadari segala konsekuensi serta implikasi dari bahaya pembiaran ini, ke depan akan kurang optimal.

Adapun Firli Bahuri mengatakan lagu Mars dan Himne KPK diharapkan menjadi inspirasi seluruh insan lembaga antirasuah ini dalam bekerja memberantas korupsi. "Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022.

Selain itu, kata Firli, lagu Mars dan Himne KPK akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Lagu Mars dan Himne KPK yang diciptakan Ardina Safitri, istri Firli tersebut, mengandung pesan dan makna mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia jaya dan Indonesia bebas korupsi.

Melalui lagu Mars dan Himne KPK, Ardina menyampaikan rasa bangganya karena turut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.






Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

5 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

6 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

10 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

13 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

18 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

1 hari lalu

Skor IPK Indonesia Anjlok, Partai Buruh Sebut Dampak dari Kebijakan Pemerintah

Partai Buruh mengatakan melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) 2022 buah dari kebijakan yang bertentangan semangat pemberantasan korupsi.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.