LPSK Anggap Pelapor Kasus Korupsi Dijadikan Tersangka Preseden Buruk

Editor

Amirullah

Ketua LPSK Hasto Atmojo (dua kiri) menandatangani berita acara pemberian bantuan keluarga korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merespons penetapan tersangka terhadap pelapor kasus korupsi pada kasus  Nurhayati, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan hal itu dikhawatirkan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya penetapan tersangka terhadap pelapor tentu menjadi preseden buruk. Padahal, kata dia, mantan Bendahara Desa Citemu, Nurhayati, telah mengungkap kasus kerugian negara sebesar Rp 800 juta dari 2018-2020

“Ini tentu menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oknum Kuwu di Kabupaten Cirebon,” kata Maneger Nasution, lewat keterangan tertulis pada Minggu, 20 Februari 2022.

Meneger menjelaskan jika benar Nurhayati telah menjalankan tugasnya sebagai bendahara desa sesuai tupoksi, di mana dalam mencairkan uang (dana desa) di Bank BJB sudah mendapatkan rekomendasi Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), seharusnya yang bersangkutan tidak boleh dipidana.

“Pasal 51 KUHP menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana,” ujar Maneger.

Dia juga mengatakan, sebagai pelapor, sejatinya Nurhayati diapresiasi. “Kasus ini membuat para pihak yang mengetahui tindak pidana korupsi tidak akan berani melapor, karena takut akan ditersangkakan seperti Nurhayati,” tutur dia.

Maneger juga menilai, status tersangka yang disematkan kepada pelapor kasus korupsi menciderai akal sehat, keadilan hukum, dan keadilan publik. LPSK, dia melanjutkan, mengingatkan bahwa posisi hukum Nurhayati sebagai pelapor dijamin oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk tidak mendapatkan serangan balik, sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik.

Pelapor disebutnya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Jika ada tuntutan hukum terhadap pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

“Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Maneger.

Bahkan, kata dia, dalam PP Nomor 43 Tahun 2018, dikatakan bahwa masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam. Dengan peraturan itu, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Menurut Maneger, LPSK akan ambil langkah proaktif menemui yang bersangkutan guna menjelaskan hak konstitusional Nurhayati untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada negara. “Khususnya kepada LPSK, jika yang bersangkutan membutuhkan perlindungan,” tutur dia lagi.






Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

5 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

7 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

8 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

10 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

17 jam lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


Budiman Sudjatmiko Usul Dana SDM Desa Kisaran Rp 200-500 Juta per Tahun di Luar Dana Desa

19 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Usul Dana SDM Desa Kisaran Rp 200-500 Juta per Tahun di Luar Dana Desa

Budiman Sudjatmiko membeberkan lebih jauh soal nominal dana sumber daya manusia desa atau Dana SDM Desa yang diusulkannya kepada Presiden Jokowi.


Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

20 jam lalu

Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

Berita terpopuler sepanjang kemarin dimulai dari Rhenald Kasali yang mengingatkan pemerintah agar tak jumawa dalam menghadapi ancaman resesi.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

1 hari lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

2 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia