NGO Akui Akses Pendanaan dari Pemerintah Kini Sulit

Reporter

Editor

Amirullah

Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID mengakui adanya kesulitan mendapatkan akses pendanaan di Indonesia saat ini, termasuk yang bersumber dari pemerintah.

Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Alyaa Nabiilah Zuhroh mengungkapkan hal ini sebagaimana yang disampaikan Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti. Terutama terkait birokrasinya yang rumit.

"Kalau pun ada dari pemerintah seperti yang disampaikan Mba Bivit untuk akses dan birokrasi, hingga ketersediaan anggaran yang masih sangat minim," kata dia saat dihubungi, Ahad, 20 Februari 2022.

Alyaa menjelaskan, pada dasarnya pembiayaan yang dibutuhkan NGO atau organisasi masyarakat sipil (OMS) tersebut memang tidak sepenuhnya tergantung pada pemerintah. Namun, yang bersumber dari luar itu dikatakannya saat ini makin minim.

"Kalau dari kami melihat urgensinya dari pandemi yang terjadi banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mengalami kesulitan, bahkan ada yang tidak berlanjut," tegas dia.

Dia menuturkan, berdasarkan riset yang dipublikasikan INFID pada awal tahun lalu, survei terhadap 157 pimpinan OMS nasional dan daerah menunjukkan 72 persen OMS terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi Covid-19, di mana 23 persen OMS berada pada fase kritis.

Oleh sebab itu, dia menekankan, INFID sebagai bagian dari insiator Pokja Perpres Pendanaan LSM Indonesia juga mendorong segera diterbitkannya Perpres Dana Abadi OMS yang telah diusulkan sejak akhir tahun lalu.

"Sebenarnya juga sudah jadi ide lama karena seiring Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah, secara perlahan sumber bantuan LSM yang kebanyakan dari luar berkurang," papar dia.

Dokumen Usulan Perpres Dana Abadi OMS dari Pokja Perpres Pendanaan LSM Indonesia ini juga sebetulnya telah diserahkan kepada Kantor Staf Presiden RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Tujuannya untuk mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan dukungan pendanaan bagi LSM. Kebijakan tersebut dianggap penting sebagai bentuk komitmen negara menguatkan elemen masyarakat sipil dalam meningkatkan demokrasi dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Pokja telah menyelesaikan tiga dokumen, yaitu Background paper yang mencakup urgensi, sumber, skema, tata kelola pendanaan, mekanisme operasional hibah kompetitif, dan tingkat dukungan; Usulan Rancangan Perpres Dana Abadi OMS; dan Naskah Penjelas Rancangan Perpres Dana Abadi OMS.

Sebelumnya, Bivitri Susanti bercerita soal empat ancaman terkini terhadap kebebasan berpendapat di Tanah Air. Salah satunya, adanya pembatasan dari pemerintah berkaitan dengan pendaftaran dan pendanaan LSM.

"Tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya tengah terjadi, terus terang saja sejak pemerintahannya Pak Jokowi," kata dia dalam diskusi IM57+ Institute pada Sabtu, 19 Februari 2022.

Beberapa organisasi, kata Bivitri, harus diwawancarai oleh lembaga pemerintah untuk mendapatkan dana. Selain itu, dia melanjutkan, ada juga beberapa organisasi internasional yang meminta tolong kepada dirinya untuk memberi penjelasan.

"Kenapa misalnya mereka sangat dipersulit untuk bergerak di Indonesia, dalam hal keimigrasian dan sebagainya, dan tak bisa beri dana ke masyarakat sipil, harus ke kementerian," ujar dia.






Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

12 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.


Jokowi Minta Kemenhan Koordinasikan Intelijen, PBHI: Bisa Ancam Kebebasan Sipil

15 hari lalu

Jokowi Minta Kemenhan Koordinasikan Intelijen, PBHI: Bisa Ancam Kebebasan Sipil

PBHI mengatakan pernyataan Presiden Jokowi soal Kemenhan koordinasikan intelijen melanggar UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara


Polisi: Pemeras Korban Kasus Pemerkosaan di Brebes LSM dan Wartawan

17 hari lalu

Polisi: Pemeras Korban Kasus Pemerkosaan di Brebes LSM dan Wartawan

Para pelaku pemerasan dengan modus mendamaikan kasus pemerkosaan terhadap korban di bawah umur di Brebes diketahui sebagai anggota LSM dan wartawan.


78 Orang Tewas kedinginan di Afghanistan

17 hari lalu

78 Orang Tewas kedinginan di Afghanistan

Afghanistan sedang mengalami musim dingin terburuk lebih dari satu dekade. Dilaporkan sudah 78 orang meninggal kedinginan dan 77 ribu hewan ternak


7 Anggota LSM Damaikan Kasus Pemerkosaan di Brebes Ditahan, Polisi: Pemerasan, Cari Kesempatan dalam Kesempitan

17 hari lalu

7 Anggota LSM Damaikan Kasus Pemerkosaan di Brebes Ditahan, Polisi: Pemerasan, Cari Kesempatan dalam Kesempitan

Sebanyak tujuh anggota lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang mendamaikan kasus pemerkosaan terhadap korban di bawah umur di Kabupaten Brebes telah ditahan.


Dua Anggota LSM Diduga Lakukan Pemerasan di Kasus Pemerkosaan Buron

17 hari lalu

Dua Anggota LSM Diduga Lakukan Pemerasan di Kasus Pemerkosaan Buron

Dua anggota LSM yang diduga memeras orang tua para tersangka kasus dugaan pemerkosaan anak berusia 15 tahun di Brebes, Jawa Tengah.


Polisi Cokok 7 Anggota LSM yang Diduga Lakukan Pemerasan dalam Kasus Pemerkosaan Anak di Brebes

17 hari lalu

Polisi Cokok 7 Anggota LSM yang Diduga Lakukan Pemerasan dalam Kasus Pemerkosaan Anak di Brebes

Polisi tangkap anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diduga melakukan pemerasan di kasus dugaan pemerkosaan anak berusia 15 tahun di Brebes


UEA - Jepang Minta PBB Bahas Larangan Taliban untuk Pekerja LSM Perempuan

32 hari lalu

UEA - Jepang Minta PBB Bahas Larangan Taliban untuk Pekerja LSM Perempuan

Kebijakan Taliban melarang perempuan untuk bekerja di LSM itu menuai keprihatinan komunitas internasional, termasuk dari Indonesia.


Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pelaku Pelarangan Ibadah Natal di Cilebut

40 hari lalu

Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pelaku Pelarangan Ibadah Natal di Cilebut

Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, dilarang beribadah Natal di rumah oleh warga


Uni Emirat Arab Mengecam Taliban yang Larang Perempuan Kerja di LSM

41 hari lalu

Uni Emirat Arab Mengecam Taliban yang Larang Perempuan Kerja di LSM

Kementerian Luar Negeri negara Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin, 26 Desember 2022 mengecam keputusan Taliban yang melarang perempuan bekerja di LSM