Anggota Komisi III DPR Minta Polri Ungkap Motif Penembakan di Parigi Moutong

Reporter

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Santoso meminta jajaran Polda Sulawesi Tengah menemukan pelaku penembakan demonstran di Parigi Moutong. Polisi, kata dia, juga perlu menemukan motif pelaku.

“Tidak boleh ada lagi peluru Polri yang dibeli dari pajak yang rakyat bayarkan digunakan untuk menembak rakyat sendiri,” kata Santoso lewat keterangan tertulis, Sabtu, 19 Februari 2022.

Santoso menjadi salah satu anggota DPR yang melakukan kunjungan inspeksi ke Parigi Moutong. Belasan legislator itu berangkat ke Sulawesi Tengah setelah seorang warga bernama Erfaldi, 21 tahun meninggal karena diduga tertembak. Aldi tewas tertembak saat polisi membubarkan aksi demonstrasi menolak tambang emas di Desa Khatulistiwa, Tinombo Selatan, pada 12 Februari 2022.

Peristiwa itu, kata dia, juga memperlihatkan aparat keamanan dan pemerintah masih gamang saat melakukan pembubaran demonstrasi.

Dia mengatakan demo memang hak masyarakat. Namun, polisi juga memiliki kewajiban membubarkan demonstrasi yang telah melewati pukul 18.00. Terlebih demo itu disertai pemblokiran jalan yang menyebabkan kemacetan lebih dari 8 kilometer. Dia mengatakan pemblokiran jalan itu telah merenggut hak warga lainnya.

Selain itu, ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mengevaluasi izin pertambangan di Parigi Moutong yang ditolak warga.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah menginvestigasi dampak dari tambang emas yang dilakukan PT Trio Kencana di Tinombo Selatan, Parigi Moutong. Aktivitas pertambangan itu diduga telah mencemari lingkungan, khususnya air.

Aktivitas tambang itu ditolak oleh warga setempat yang berunjuk rasa pada Sabtu, 12 Februari 2022 yang berujung tewasnya satu demonstran. Korban berasal dari Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Sulawesi Tengah.

“Sebelum chaos pada Sabtu itu Walhi bersama dengan Jaringan Advokadi Tambang (JATAM) sudah melakukan investigasi, untuk penelusuran terkait dengan situasi lingkungan, sosial, dan politik,” ujar Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, Rabu, 16 Februari 2022.

Menurut Sunardi, izin usaha pertambangan PT Trio Kencana adalah eksplorasi emas di lokasi seluas 15.725 hektare. Proses izinnya sudah dilakukan sejak 2010, dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, kemudian pada 2020 izin usahanya dikeluarkan Gubernur Sulawesi Tengah, baru mulai tahun 2021, tepatnya September mulai beroperasi.

Dari lokasi seluas itu, terbagi menjadi dua yakni area penggunaan lahan (APL) sebanyak 83 persen, dan hutan lindung (HL) 17 persen. Selain itu, dia melanjutkan, di dalam APL terdapat pemukiman, perkebunan, dan persawahan. “Nah di dalam 83 persen itu terdapat air, kami menduga aktivitas tambang telah mencemarkan air, itu aspek lingkungannya,” katanya.

Baca: Komnas HAM Minta Polri Buka Identitas Pelaku Penembak Demonstran di Parigi






Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

15 jam lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

16 jam lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

16 jam lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

1 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

1 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

1 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 hari lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

2 hari lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.