Pakar Hukum Sebut Pemerintah Mulai Batasi Pendaftaran dan Pendanaan NGO

Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, bercerita soal empat ancaman terkini terhadap kebebasan berpendapat di Tanah Air. Salah satunya, kata dia, yaitu adanya pembatasan dari pemerintah berkaitan dengan pendaftaran dan pendanaan organisasi non-pemerintah (ornop) atau non-governmental organization (NGO).

"Tidak terlalu kelihatan tapi sebenarnya tengah terjadi, terus terang saja sejak pemerintahannya pak Jokowi," kata dia dalam diskusi IM57+ Institute pada Sabtu, 19 Februari 2022.

Beberapa organisasi, kata Bivitri, harus diwawancarai oleh lembaga pemerintah untuk mendapatkan dana. "Silahkan tanya kawan-kawan yang bergiat di ornop-ornop," kata dia.

Selain itu, kata Bivitri, ada juga beberapa organisasi internasional yang meminta tolong kepada dirinya untuk memberi penjelasan.

"Kenapa misalnya mereka sangat dipersulit untuk bergerak di Indonesia, dalam hal keimigrasian dan sebagainya, dan tak bisa beri dana ke masyarakat sipil, harus ke kementerian," kata dia.

Penjelasan ini disampaikan Bivitri dalam diskusi bertajuk "Resiko Membongkar Oligarki: Kaitan Investigasi Korupsi dan Kebebasan Berekspresi". Adapun ancaman kedua yaitu serangan fisik dan kekerasan.

Bivitri menyoroti serangan yang sangat rawan dihadapi oleh mereka yang ada di daerah, bukan di kota besar seperti Jakarta. "Kawan-kawan di lapangan, meninggal dunia, disiksa, serangan fisik, dan kekerasan, itu nyata," kata dia.

Bivitri kemudian mencontohkan kasus yang menimpa advokat Jurkani yang meninggal dunia. Jurkani meninggal ketika menjalankan tugasnya sebagai advokat yang mengadvokasi penolakan tambang ilegal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Ancaman ketiga yaitu serangan dan kekerasan siber. Bahkan, Bivitri mengaku sempat mendapatkan serangan siber yang bersifat seksual dalam sebuah pertemuan virtual via zoom beberapa waktu lalu. "Cukup mengerikan dan traumatis," kata dia.

Lalu ancaman ketiga yaitu penggunaan sistem peradilan (juducial harassment). Ia menilai ancaman ini sangat parah dan dibongkar. Salah satu kasusnya yaitu para kasus antara penggiat HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. "Tak hanya tekanan pidana, tapi juga perdata, mereka (Haris dan Fatia) juga harus menghadapi," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, Tempo masih berupaya meminta penjelasan dari pemerintah soal hal tersebut. 

Baca: IPW Minta Kapolri dan DPR Usut Motif Pengerahan Polisi ke Wadas






AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Intimidasi dan Ancaman Hercules kepada Jurnalis di KPK

2 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kecam Intimidasi dan Ancaman Hercules kepada Jurnalis di KPK

AJI Jakarta dan LBH Pers membuka posko pengaduan atas dugaan intimidasi dan ancaman Hercules terhadap para jurnalis di KPK.


Jokowi Minta Kemenhan Koordinasikan Intelijen, PBHI: Bisa Ancam Kebebasan Sipil

4 hari lalu

Jokowi Minta Kemenhan Koordinasikan Intelijen, PBHI: Bisa Ancam Kebebasan Sipil

PBHI mengatakan pernyataan Presiden Jokowi soal Kemenhan koordinasikan intelijen melanggar UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara


Sebelum Kepala BIN, Jokowi Berkali-kali Ingatkan 2023 Tahun Gelap

5 hari lalu

Sebelum Kepala BIN, Jokowi Berkali-kali Ingatkan 2023 Tahun Gelap

Sebelum Kepala BIN Budi Gunawan menyampaikan bahwa 2023 merupakan tahun gelap, Presiden Jokowi juga pernah menyebut hal yang sama. Kapan saja?


Emmanuel Macron Ingin Naikkan Anggaran Pengeluaran Militer Prancis

5 hari lalu

Emmanuel Macron Ingin Naikkan Anggaran Pengeluaran Militer Prancis

Emmanuel Macron mengumumkan akan menaikkan anggaran pengeluaran militer Prancis sampai lebih dari satu per tiga dalam beberapa tahun ke depan


Iran dan Korea Selatan Tegang Gara-gara Ucapan Presiden Yoon Seok-youl

6 hari lalu

Iran dan Korea Selatan Tegang Gara-gara Ucapan Presiden Yoon Seok-youl

Iran dan Korea Selatan sama-sama saling memanggil Duta Besarnya buntut dari ucapan Presiden Korea Selatan Yoon Seok-youl.


Kepala BIN Sebut 2023 Tahun Gelap, Minta Seluruh Kepala Daerah Berhati-hati

7 hari lalu

Kepala BIN Sebut 2023 Tahun Gelap, Minta Seluruh Kepala Daerah Berhati-hati

Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyebut pihaknya telah mendapat data dari intelijen dunia yang menyebut 2023 bakal menjadi tahun yang "gelap".


Penyaluran Kredit Modalku 2022 Naik 40 Persen, Didominasi Pengusaha Online

8 hari lalu

Penyaluran Kredit Modalku 2022 Naik 40 Persen, Didominasi Pengusaha Online

Perusahaan teknologi finansial PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) pada 2022 mencatat angka penyaluran pendanaan.


Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN

8 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Kelola Info Intelijen di BIN hingga BSSN

Presiden Jokowi hari ini memenuhi undangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk hadir dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023.


Jelang Pembacaan Tuntutan Bharada E, Ini Keuntungan Jadi Justice Collaborator

9 hari lalu

Jelang Pembacaan Tuntutan Bharada E, Ini Keuntungan Jadi Justice Collaborator

Ada tiga keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan yang mendapatkan status justice collaborator seperti Bharada E. Apa saja?


Berbahaya jika Berlebihan, Berikut Cara Mengontrol Hormon Adrenalin

15 hari lalu

Berbahaya jika Berlebihan, Berikut Cara Mengontrol Hormon Adrenalin

Adrenalin bisa menjadi pengalaman yang tidak nyaman jika terjadi secara berlebihan. Begini cara mengontrolnya.