IPW Minta Kapolri dan DPR Usut Motif Pengerahan Polisi ke Wadas

Reporter

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Mereka ditangkap polisi ketika Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch meminta Kapolri dan Komisi Hukum DPR mengusut motif penurunan ratusan anggota polisi ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. IPW menilai pengerahan anggota polisi itu yang berujung penangkapan dan kekerasan terhadap warga telah melanggar hak asasi manusia.

“Tindakan penangkapan dan kekerasan aparat polri itu jelas merupakan pelanggaran HAM,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso lewat keterangan tertulis, Sabtu, 19 Februari 2022.

Sugeng mengatakan sikap Kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo diperlukan untuk mengusut keterlibatan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi. Dia mengatakan pengerahan 250 personel Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya.

Sugeng menjelaskan perintah Kapolda Jateng yang menurunkan anggotanya ke Wadas tersebut karena adanya surat dari Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng.

Permintaan pengamanan ke Kapolda Jateng itu, kata dia, juga datang dari BPN Purworejo dengan surat Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng Nomor: AT.02.02/344-33.06/II/2022 tertanggal 4 Februari 2022 Perihal Permohonan Personel Pengamanan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Provinsi Jateng. “Bahkan, sebelumnya Kepala Kanwil BPN Jateng secara khusus menemui Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi,” kata Sugeng.

Namun, menurut Sugeng, adanya surat tersebut tidak bisa menjadi alasan bagi Polri melakukan penangkapan semena-mena dan melakukan kekerasan terhadap warga Wadas. Disamping itu, kata dia, merebak pula isu adanya bisnis tambang yang melibatkan perusahaan tambang yang dikelola pengusaha keluarga dari aparat penegak hukum berinisial K.

Sugeng mengatakan IPW berharap permintaan pengamanan dan motif turunnya anggota Polri dengan jumlah banyak tersebut ditelusuri oleh Komnas HAM dan DPR dengan membentuk pansus. Penelusuran itu dengan mengkaitkan pertanggungjawaban Kapolda Jateng dalam tindakan penangkapan dan kekerasan anggota Polri di Desa Wadas berdasarkan UU HAM.

Baca: Komnas HAM Ungkap Hasil Kunjungan ke Wadas: Ada Kekerasan Aparat






Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

16 jam lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

18 jam lalu

Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

Menurut Gibran, pelemparan ke bus pemain Persis Solo terjadi karena polisi tidak tegas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan


Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

3 hari lalu

Kementerian PUPR: 12 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Siap Huni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan sudah membangun sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara.


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

3 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

3 hari lalu

BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Fase VI Dipercepat

BPN mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat Fase VI.


Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

3 hari lalu

Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo diminta turun tangan mengusut kematian Selvi.


Jokowi Tambah Dana Rp32,7 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

4 hari lalu

Jokowi Tambah Dana Rp32,7 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi bakal menerbitkan Instruksi Presiden tentang penambahan dana perbaikan jalan daerah. Total dana yang bakal digelontorkan Rp 32,7 triliun.


PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

4 hari lalu

PUPR Targetkan 13 Bendungan Selesai Tahun Ini, Di Mana Saja?

PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 13 bendungan rampung pada tahun ini.


Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

4 hari lalu

Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

Jokowi memuji kecepatan Kapolri dalam menanggapi kasus pemberian kopi susu saset ke bayi 7 bulan di Gowa. Ia pun menyingung peran Posyandu.


Proyek Sodetan Ciliwung Mandek di Era Anies Baswedan, Lancar di Era Heru Budi Hartono, Hampir 100 Persen

5 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Mandek di Era Anies Baswedan, Lancar di Era Heru Budi Hartono, Hampir 100 Persen

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan progress pembangunan Sodetan Ciliwung sudah hampir 100 persen.