Sidang Paripurna DPD Putuskan akan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

Reporter

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Youtube

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Paripurna DPD pada Jumat kemarin menyepakati secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review) ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. 

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mengatakan uji materi untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh ketika rapat dengar pendapat, focus group discussion, dan kunjungan kerja.

"DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait dengan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi. Apakah hari ini dapat kita setujui?" ujar La Nyalla, Jumat, 18 Februari 2022.

Seluruh anggota DPD secara serentak menyatakan setuju. La Nyalla kemudian mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali.

La Nyalla dalam pengantar sidang menjelaskan bahwa wacana calon presiden dan wakil presiden serta presidential threshold bukan gagasan baru. Menurut dia, hal itu sudah menjadi diskursus publik sejak 2003 atau 2004 dalam kinerja Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR dan menjelang Pemilu 2009.

La Nyalla menilai faktor yang mempengaruhi dukungan atas usul calon perseorangan maupun presidential threshold di antaranya adalah makin kuatnya dukungan atas ide calon perseorangan dan wacana presidential threshold 0 persen.

Ia menjelaskan DPD telah berupaya untuk memasukkan usulan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pemilihan Umum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022 namun tidak diakomodasi DPR dan Pemerintah. "Oleh karena itu, kami mengapresiasi upaya hukum dari beberapa anggota DPD RI yang telah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Kami mendukung upaya tersebut," kata dia.

Wakil Ketua Komite I DPD Filep Wamafma menilai tepat langkah DPD yang akan mengajukan gugatan ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, selama ini DPD banyak menerima masukan masyarakat agar sebaiknya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan atau sebesar 0 persen.

Filep menyatakan dari aspek konstitusi tiap warga memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam mencalonkan dan dipilih. "Oleh karena itu, tidak perlu ada batasan yang menghalangi atau menghambat seseorang untuk memilih ataupun dipilih sebagai presiden atau wakil presiden," tuturnya.

Ia menyatakan langkah DPD yang akan mengajukan gugatan presidential threshold ke MK merupakan bagian dari mewujudkan iklim demokrasi yang sebenarnya di Indonesia. Filep menilai Komite I DPD akan mendukung upaya tersebut dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat agar besaran ambang batas presiden menjadi 0 persen.

Baca: Alasan Partai Demokrat Dukung Uji Materiil Ambang Batas Presiden 20 Persen






Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

1 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

1 hari lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

3 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

4 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

4 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

5 hari lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

5 hari lalu

Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

PKS menyebut Anies Baswedan telah memenuhi Presidential Threshold 20 persen setelah diusung 3 partai politik. Lantas apa itu Presidential Threshold?


Menanti Nahkoda Baru PSSI: Sudut Pandang MOST 1058

5 hari lalu

Menanti Nahkoda Baru PSSI: Sudut Pandang MOST 1058

Publik sepak bola tanah air selalu menyelipkan harapan di setiap ajang pemilihan ketua umum PSSI, yakni sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik.


Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

5 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

Komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi dan pihak eksternal.


MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

7 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.