Kasus Suap: KPK Dalami Perkara yang Pernah Ditangani Eks Hakim Itong

Reporter

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat mengenakan rompi tahanan setelah terjaring OTT di gedung KPK, Jakarta, Kamis malam, 20 Januari 2022. Dalam OTT KPK tersebut, komisi antirasuah itu telah menyita duit senilai Rp140 juta yang merupakan tanda kesepakatan awal atau suap terhadap Itong Isnaeni Hidayat untuk memenuhi keinginan Hendro Kasiono. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami berbagai perkara yang pernah ditangani hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat. Untuk mendalaminya, KPK memeriksa hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman sebagai saksi untuk tersangka Itong dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat kemarin.

Pemeriksaan itu bagian dari penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Surabaya dimana Itong sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dengan penanganan beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka IIH saat bertugas di PN Surabaya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 18 Februari 2022. Menurut KPK, Dede sebelumnya bertugas di PN Surabaya.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait dengan pembubaran PT SGP. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro. 

KPk menduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Dana yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sekitar Rp1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung.

KPK juga menduga Itong Isnaeni menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya. Dugaan ini yang sedang didalami oleh penyidik KPK. 

Baca: KPK Memperpanjang Masa Penahanan Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

2 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

2 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

2 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

3 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Kuasa Hukum Richard Eliezer Serukan Hakim Ex Aequo Et Bono, Ini Maknanya

3 hari lalu

Kuasa Hukum Richard Eliezer Serukan Hakim Ex Aequo Et Bono, Ini Maknanya

Kuasa hukum Richard Eliezer, Ronny Talapessy menyerukan istilah Ex Aequo Et Bono sembari menatap hakim saat membacakan pleidoi Richard Eliezer.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

3 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

3 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

3 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

3 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.