TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan langsung menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia bilang, Kepala Negara akan langsung menggunakan hak prerogatifnya tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
"Penunjukkan kepala otorita IKN merupakan hak perogratif presiden. Itu bunyi undang-undang yang harus kita hormati bersama," kata dia saat dihubungi, Jumat, 18 Februari 2022.
Dengan demikian, Luqman menegaskan, tidak akan ada yang namanya uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Kepala Otorita IKN tersebut di DPR. Ini berlaku sebagaimana hak prerogatif presiden dalam memilih menteri di kabinetnya.
"Tidak perlu persetujuan atau dipilih DPR. Mari beri keleluasaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih tokoh terbaik yang dipercaya," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Terkait siapa yang akan menduduki jabatan tersebut, Luqman hanya memberi bocoran bahwa yang bersangkutan adalah tokoh senior. Dia berpengalaman di bidang pemerintahan, perbankan hingga hukum.
"Figur senior yang punya kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan dan perbankan, lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan, termasuk kelompok oposisi serta menguasai masalah-masalah hukum yang memadai," tegas dia.
Calon kepala otorita yang akan segera diumumkan Jokowi, kata Luqman, juga merupakan salah satu tokoh yang selama ini sangat dipercaya Presiden Jokowi. Yang bersangkutan disebutnya sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh presiden.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. Mereka antara lain Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Tumiyana, dan Azwar Anas.
Adapun Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Dia tercatat sebagai orang yang ikut merencanakan pemindahan ibu kota baru kala menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Nama kedua, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan dirinya dan Jokowi terbangun saat bersama-sama memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ahok kini duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Sementara itu nama ketiga adalah Tumiyono. Ia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Emiten konstruksi pelat merah ini memiliki sejumlah proyek dalam pembangunan ibu kota negara atau ibu kota baru.
Nama terakhir yang disebut Jokowi berpotensi menduduki Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah politikus PDIP Abdullah Azwar Anas. Eks Bupati Banyuwangi itu kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Nama mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharin juga masuk dalam bursa tersebut. Hal ini mencuat setelah Jokowi menginginkan seorang pemimpin yang memilki layar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.
