Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi Langsung Ditunjuk Tanpa Persetujuan DPR

Reporter

Editor

Amirullah

Kapal Motor Penumpang (KMP) Manggani melintas di Teluk Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 5 Februari 2022. Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa pilihan transportasi, salah satunya kapal ferry yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Kariangau Balikpapan-Pelabuhan Ferry Penajam lalu dilanjutkan jalur darat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan langsung menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia bilang, Kepala Negara akan langsung menggunakan hak prerogatifnya tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Penunjukkan kepala otorita IKN merupakan hak perogratif presiden. Itu bunyi undang-undang yang harus kita hormati bersama," kata dia saat dihubungi, Jumat, 18 Februari 2022.

Dengan demikian, Luqman menegaskan, tidak akan ada yang namanya uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Kepala Otorita IKN tersebut di DPR. Ini berlaku sebagaimana hak prerogatif presiden dalam memilih menteri di kabinetnya.

"Tidak perlu persetujuan atau dipilih DPR. Mari beri keleluasaan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih tokoh terbaik yang dipercaya," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Terkait siapa yang akan menduduki jabatan tersebut, Luqman hanya memberi bocoran bahwa yang bersangkutan adalah tokoh senior. Dia berpengalaman di bidang pemerintahan, perbankan hingga hukum.

"Figur senior yang punya kemampuan dan segudang pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan, keuangan dan perbankan, lancar berkomunikasi dengan baik kepada semua kalangan, termasuk kelompok oposisi serta menguasai masalah-masalah hukum yang memadai," tegas dia.

Calon kepala otorita yang akan segera diumumkan Jokowi, kata Luqman, juga merupakan salah satu tokoh yang selama ini sangat dipercaya Presiden Jokowi. Yang bersangkutan disebutnya sering diminta memberi masukan dan pertimbangan oleh presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. Mereka antara lain Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Tumiyana, dan Azwar Anas. 

Adapun Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Dia tercatat sebagai orang yang ikut merencanakan pemindahan ibu kota baru kala menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Nama kedua, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan dirinya dan Jokowi terbangun saat bersama-sama memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ahok kini duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Sementara itu nama ketiga adalah Tumiyono. Ia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Emiten konstruksi pelat merah ini memiliki sejumlah proyek dalam pembangunan ibu kota negara atau ibu kota baru.

Nama terakhir yang disebut Jokowi berpotensi menduduki Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah politikus PDIP Abdullah Azwar Anas. Eks Bupati Banyuwangi itu kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Nama mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharin juga masuk dalam bursa tersebut. Hal ini mencuat setelah Jokowi menginginkan seorang pemimpin yang memilki layar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.






Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaaan RI 17 Agustus 2024

3 jam lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.


Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

3 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

5 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

5 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

5 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

6 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

6 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

7 jam lalu

Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan calon ibu kota baru tersebut.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

7 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.