Ketua MPR Apresiasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Sosialisasi Empat PIlar MPR RI Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi Lampung, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat (18/2/22).

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dedikasi dan semangat pengabdian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh penjuru nusantara yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekaligus menjadi representasi kehadiran negara, dalam berbagai penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

Kehadiran TKSK menjadi oase pelepas dahaga, sebagai solusi atas berbagai persoalan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karena banyak masyarakat miskin yang membutuhkan uluran tangan dan terlalu sedikit masyarakat yang tergerak hatinya untuk mengabdikan diri menjadi relawan-relawan dan pejuang kemanusiaan bagi sesamanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta orang atau setara dengan 9,71 persen dari total jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan data pada September 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 24,78 juta orang.

“Artinya pandemi yang telah menggerus sektor kesehatan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, juga berimplikasi pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat PIlar MPR RI Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi Lampung, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat 18 Februari 2022.

Turut hadir antara lain, anggota MPR RI Bustami Zainudin dan I Komang Koheri, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Rektor Universitas Saburai Lampung Lina Maulidina, dan Koordinator TKSK se-Provinsi Lampung Fivi Marice Putri.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, di tengah upaya untuk bangkit dan memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19, hadirnya varian baru Omicron memaksa semua pihak  mengevaluasi dan menata kembali berbagai kebijakan penanggulangan pandemi. Antara lain melalui penyesuaian kebijakan PPKM pada beberapa daerah yang memiliki tingkat persebaran Covid-19 sangat tinggi, seperti Jakarta dan Jawa Barat.

Pada 16 Februari, tercatat tingkat positivity rate nasional mencapai 18,6 persen, jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 5 persen. Penambahan kasus harian Covid-19 juga mencatatkan rekor baru dengan jumlah 64.718 kasus. “Ini adalah angka harian tertinggi yang kita alami sejak awal pandemi pada Maret 2020," kata mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mengapresiasi berbagai langkah dan upaya pemerintah menanggulangi pandemi dengan berbagai dampaknya. Baik pada sektor kesehatan melalui penyelenggaraan vaksinasi massal dan peningkatan layanan fasilitasi kesehatan masyarakat, pada sektor perekonomian dengan berbagai program stimulus dan pemberdayaan ekonomi rakyat maupun pada berbagai sektor lainnya.

"Belum selesainya pandemi, dan tingginya angka kemiskinan, tentunya mengisyaratkan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih akan dihadapkan pada beragam tantangan. Namun seberat apapun, komitmen dan semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh kendor. Karena pada prinsipnya, kehidupan yang sejahtera adalah kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi," ujar Bamsoet. (*)






Bertemu Ketua RW Jaksel, Heru Budi Minta Dukungan Tuntaskan Masalah Stunting

4 jam lalu

Bertemu Ketua RW Jaksel, Heru Budi Minta Dukungan Tuntaskan Masalah Stunting

Heru Budi mengatakan masalah stunting di Ibu Kota berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan.


Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

1 hari lalu

Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

Kemiskinan ekstrem seharunsya sudah tidak ada di Jakarta karena jumlah bantuan yang besar dari pemerintah


Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3 hari lalu

Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penandatangan Perjanjian Kinerja dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

4 hari lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

4 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 31 Januari 2023, dimulai dari Kaspersky meminta masyarakat mewaspadai serangan malware.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

5 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

5 hari lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

5 hari lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

6 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.