KSP Sebut Proyek Ibu Kota Tunggu Aturan Turunan UU IKN

Desain tersebut merupakan rancangan arsitek I Nyoman Nuarta. Desain Istana Negara buatan I Nyoman Nuarta menjadi pemenangnya setelah 15 kali dilakukan perombakan. Instagram/nyoman_nuarta

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menerangkan pemerintah belum akan melakukan proyek pembangunan di ibu kota negara atau Nusantara kendati Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meneken UU IKN.

Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara atau UU IKN. "(Proyek pembangunan) tunggu peraturan turunan, seperti Perpres tentang Otorita IKN, Keppres Kepala Otoritanya, Perpres tentang Rencana Induk dan lain lain," ujar Wandy saat dihubungi, Jumat, 18 Februari 2022. 

Wandy menerangkan sederet aturan itu ditargetkan bakal terbit pada Maret hingga April 2022. Setelah aturan sudah ada, maka pemilihan Kepala Otorita IKN bakal dilakukan dan proyek pembangunan bisa berjalan. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani UU IKN dan diundangkan pada Selasa, 15 Februari 2022. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa menyebut UU ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Suharso mengatakan pembangunan IKN yang mengusung 'Kota Dunia untuk Semua' tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, kata dia, ibu kota negara merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.

"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Februari 2022.

Dalam UU IKN disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara yang bernama Otorita IKN.

Bappenas menyebut pemerintah daerah khusus ini dibentuk untuk merespons perkembangan era digital saat ini, yaitu memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati menyebut konsep ini tidak akan keluar dari konstitusi.

Tata kelola di IKN ini, kata dia, perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien. "Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional, harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan IKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suharso menyebut ada tiga tujuan utama pembangunan ibu kota negara. Ketiganya mulai dari simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Baca: Sah! Jokowi Teken UU Ibu Kota Negara 

M JULNIS FIRMANSYAH I FAJAR PEBRIANTO






Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

4 jam lalu

Langkahi Kakak-kakak Erina yang Belum Menikah, Kaesang Pangarep Wajib Lakukan Hal Ini

Sesuai adat Jawa, Kaesang Pangarep wajib melalui satu tradisi yakni memberikan barang sebagai simbol ke kakak-kakak Erina Gudono karena belum menikah.


Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

4 jam lalu

Mentan: Bukan Masalah Impor Beras atau Tidak, Tapi Kenapa Harga Naik

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku selama ini tak pernah mempermasalahkan apakah pemerintah mengambil kebijakan impor beras atau tidak.


Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

5 jam lalu

Hubungan Bilateral Sangat Erat, Dubes AS: Joe Biden Berkomitmen Bantu Transportasi Rendah Emisi di RI

"Presiden Joe Biden berkomitmen membantu meningkatkan transportasi rendah emisi di Indonesia," kata Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia.


Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

7 jam lalu

Inilah Sejarah Pura Mangkunegaran, Lokasi Pernikahan Kaesang-Erina

Sejarah pembangunan Pura Mangkunegaran, lokasi pernikahan Kaesang-Erina, erat kaitannya dengan berdirinya Kadipaten Mangkunegaran.


Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Ingatkan Soal HItungan Beras, Erick Thohir Blacklist Pejabat BUMN Bermasalah

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari permintaan Jokowi ke seluruh jajarannya agar benar-benar menghitung stok dan kebutuhan beras.


Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

9 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...

Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan.


Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

9 jam lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

9 jam lalu

Deretan Pejabat yang akan Hadir dan Terlibat dalam Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Sedikitnya ada tiga pejabat negara yang akan hadir dan terlibat langsung dalam akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.


Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

10 jam lalu

Pesta Ngunduh Mantu, Kaesang Pangarep Bakal Bagikan Produk Usahanya Gratis ke Warga Solo

Kaesang Pangarep juga mengajak para pelaku UMKM binaannya untuk ikut menampilkan produk andalannya saat acara Ngunduh Mantu.


Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

11 jam lalu

Jokowi Minta Para Menteri Hilangkan Ego Sektoral

Jokowi meminta para menteri melakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan