UU IKN yang Diteken Jokowi Bernomor 3 Tahun 2022

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menerangkan nama aturan ibu kota negara yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Wandy mengatakan IKN dalam UU tersebut merupakan kepanjangan dari Ibu Kota Nusantara sesuai dengan RUU yang diajukan ke DPR RI. 

"UU ini ditandatangani sejak 15 Februari 2022," ujar Wandy saat dihubungi, Jumat, 18 Februari 2022. 

Wandy menerangkan pihaknya dalam waktu dekat bakal memublikasikan UU IKN. Mengenai apakah proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur bakal segera dilakukan setelah UU IKN disahkan, Wandy mengatakan hal itu masih akan menunggu produk hukum lanjutan yang ditargetkan terbit pada Maret hingga April 2022. 

"(Proyek pembangunan) tunggu peraturan turunan, seperti Perpres tentang Otorita IKN, Keppres Kepala Otoritanya, Perpres tentang Rencana Induk dan lain lain," kata Wandy. 

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa menyebut UU IKN menandai segera dimulainya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

Suharso mengatakan pembangunan IKN yang mengusung 'Kota Dunia untuk Semua' tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, kata dia, IKN merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.

"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Februari 2022.

Dalam UU ini, IKN disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara yang bernama Otorita IKN.

Bappenas menyebut pemerintah daerah khusus ini dibentuk untuk merespons perkembangan era digital saat ini, yaitu memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati menyebut konsep ini tidak akan keluar dari konstitusi.

Tata kelola di IKN ini, kata dia, perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien. "Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional, harus tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan IKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suharso menyebut ada tiga tujuan utama pembangunan ibu kota negara ini. Ketiga tujuan itu mulai dari simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Baca: Jokowi Teken UU IKN, Kepala Bappenas: Pembangunan Kota Dunia untuk Semua Dimulai

M JULNIS FIRMANSYAH I FAJAR PEBRIANTO






2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

12 menit lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

59 menit lalu

Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari menargetkan pembangunan ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

1 jam lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

1 jam lalu

PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

Grace Natalie mempertimbangkan kemungkinan PSI merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan beberapa catatan.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

2 jam lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

3 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

4 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

4 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

4 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

6 jam lalu

Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

Surya Paloh menyebut modal kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar.