Menhan Prabowo Minta Kejaksaan Gugat Putusan Arbitrase di Kasus Satelit Orbit

Reporter

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya ditengah peresmian Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 9 November 2021. FOTO/Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Feri Wibisono mengatakan menerima kuasa dari Kementerian Pertahanan untuk menggugat putusan Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce secara perdata dalam kasus Satelit Orbit.

Gugatan tersebut berkaitan dengan pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan di Kemenhan. Dalam putusannya, Pengadilan Arbitrase Singapura mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Navayo International AG yang mengharuskan pemerintah Indonesia membayar denda sebesar USD21 juta dalam kontrak sewa satelit pada 2021.

“Jadi Pak Menhan (Prabowo Subianto) memberikan surat kuasa untuk melakukan challange atas putusan arbitrasi itu karena banyak kejanggalan,” ujar Feri Wibisono mengutip Antara, Jumat, 18 Februari 2022. 

Gugatan yang dilayangkan Kemenhan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Februari 2022. Kemenhan menunjuk Jaksa Pengacara Negara bernama Cahyaning Nuratih sebagai kuasa hukum dalam gugatan tersebut. Adapun pihak tergugat adalah perusahaan asing Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE Ltd.

Feri mengatakan pemerintah tidak hanya mengupayakan penanganan masalah pengelolaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) secara pidana, tetapi juga lewat gugatan perdata. Menurut dia, upaya tersebut dilakukan agar pemerintah tidak perlu membayar denda sebagaimana putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Singapura.

“Kedua-duanya kami upayakan. Atas nama negara, penanganan perkara pidana. Tapi yang perdatanya untuk menjaga kepentingan untuk mematahkan putusan arbitrase,” tutur Feri.

Feri menuturkan sebelum putusan arbitrase tersebut dapat dieksekusi, dua perusahaan yang digugat (Navayo dan Hunggarian) harus meminta penetapan eksekutor di Indonesia. Pengadilan di Indonesia harus menyatakan bahwa putusan arbitrase di Singapura secara formal sudah benar.

Kemenhan dengan jaksa pengacara negara melakukan gugatan karena menilai banyaknya kejanggalan selama proses pembuktian perkara di pengadilan arbitrase. “Dari sisi proses bukti yang diajukan mereka di persidangan arbitrase. Bukti yang diajukan di persidangan arbitrase yang menjadi dasar putusan arbitrase. Itu ada tipu muslihatnya,” ujar Feri.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Kemenhan meminta majelis hakim menyatakan gugatan pembatalan arbitrasenya tepat dan beralasan. Selain itu, Kemenhan juga meminta agar putusan Pengadilan Arbitrase Singapura Nomor 20472/HTG tanggal 22 April 2021 tidak dapat dieksekusi dan batal demi hukum.

Perkara gugatan ini teregister dengan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan sidang perdana akan digelar pada 6 Juli 2022.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah menangani pidana dugaan korupsi mengenai proyek pengadaan Satelit Orbit 123. Proses penyidikan sudah dimulai sejak pertengahan Januari 2021. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan perkara tersebut ditarik ke koneksitas karena diyakini ada indikasi keterlibatan sipil dan militer.

Baca: Kejaksaan Agung Cekal Tiga Saksi Kasus Satelit Kemenhan






Pengadilan Luksemburg Menangkan Malaysia Melawan Gugatan Rp224 Triliun

21 jam lalu

Pengadilan Luksemburg Menangkan Malaysia Melawan Gugatan Rp224 Triliun

Pengadilan Luksemburg memenangkan Malaysia dari keharusan membayar ganti rugi sebesar hampir Rp224 triliun terhadap keturunan Sultan Sulu


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

1 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

2 hari lalu

Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap keinginan Kesang Pangarep menjadi kepala daerah. Sementara Gibran mau maju Pilgub DKI 2024.


Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

2 hari lalu

Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

Karyoto menceritakan peristiwa penangkapan buronan Izil Azhar yang dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023.


Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

2 hari lalu

Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

Huawei Indonesia buka suara setelah salah satu karyawannya ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Berikut penjelasannya.


Tepis Isu Hengkang ke Partai Lain, Sandiaga Uno: Saya Tetap Kader Gerindra

2 hari lalu

Tepis Isu Hengkang ke Partai Lain, Sandiaga Uno: Saya Tetap Kader Gerindra

Sandiaga Uno menepis isu hengkang dari partai politik besutan Prabowo Subianto tersebut. Sebagai pengurus Gerindra, Sandiaga mengaku berstatus kader.


Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

2 hari lalu

Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

Ukraina memiliki sejarah korupsi endemik, termasuk di kalangan elit politik, tetapi upaya untuk membasmi korupsi telah dibayangi invasi Rusia


KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

2 hari lalu

KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

KPK menyebut masih terdapat celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program penurunan stunting di daerah.


Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

2 hari lalu

Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

Ketua komite parlemen untuk urusan anti-korupsi berharap RUU itu akan mewajibkan harga dibayarkan pertahanan diunggah ke website


Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

2 hari lalu

Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

Rakyat Peduli Lingkungan atau Rapel mengingatkan kasus dugaan korupsi PLTU Cirebon 2 yang menyeret eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisasatra.